Warga Geruduk Kantor Desa Rejasari Kota Banjar, Tuntut Sekdes dan Kaur Kestra Dicopot

BANJAR - Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Rejasari (MPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kepala Desa Rejasari Kota Banjar, Rabu (29/4/2026).

Suasana sempat memanas saat warga menuntut ketegasan Pemerintah Desa terkait dugaan indisipliner yang dilakukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kestra).

​Tuntutan Warga: Mundur atau Diberhentikan

​Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Buhe, menyatakan bahwa kegelisahan masyarakat sudah mencapai puncaknya. Warga menuntut agar Sekdes dan Kaur Kestra segera diberhentikan dari jabatannya.

​"Aspirasi masyarakat cuma satu: menuntut pemberhentian Sekdes dan Kaur Kestra yang sudah mangkir selama dua bulan tidak bekerja dan makan gaji buta," tegas Buhe saat diwawancarai di sela-sela aksi.

​Menurutnya, kinerja kedua perangkat desa tersebut sangat buruk hingga memicu kejengkelan kolektif di tengah masyarakat.

"Sangat buruk, sangat jelek, susah diungkapkan dengan kata-kata. Masyarakat sudah muak dan jengkel," tambahnya.

​Kades Minta Waktu, Warga Minta Janji

​Menanggapi desakan massa, Kepala Desa Rejasari, Ahmad Afrizal Rizki, meminta warga untuk bersabar dan memberi waktu kepada pemerintah desa guna menempuh prosedur sesuai aturan yang berlaku.

​"Bantu kami untuk diberikan waktu melalui proses-proses sesuai aturan yang ada. Jangan diragukan, saya bersama warga masyarakat karena saya dipilih oleh wargaa," ujar Kades di hadapan massa.

​Namun, pernyataan tersebut langsung disanggah oleh Ade, salah satu perwakilan warga. Ia mempertanyakan efektivitas waktu 14 hari yang sebelumnya dijanjikan namun tidak membuahkan hasil konkret.

​"Sekarang rakyat minta keputusan Kades. Maunya bagaimana? Turun atau tidak? Kemarin ada jeda 14 hari kerja, kenapa tidak digunakan untuk merencanakan musyawarah sebelum terjadi aksi seperti sekarang?" cecar Ade.

​BPD Janjikan Musyawarah Luar Biasa

​Di tengah tensi yang tinggi, Wakil Ketua BPD Rejasari, Yanti, mencoba meredam emosi warga. Ia menegaskan bahwa pihak BPD tidak bermaksud menghalang-halangi aspirasi masyarakat.

​"Besok kami akan menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa. Kami mengundang bapak-bapak yang hadir di sini untuk mengikuti jalannya musyawarah tersebut," jelas Yanti.

​Yanti juga mengklarifikasi bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan DPMD dan Camat.

Ia menyebut telah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat yaitu Otong dan Andri selaku koordinator aksi untuk tetap membuka ruang orasi bagi warga.

'Masyarakat Sudah Cerdas'

Aksi ini menegaskan bahwa gerakan MPR bukanlah gerakan segelintir orang, melainkan representasi dari keresahan umum warga desa.

Perwakilan warga lainnya menekankan bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas dalam mengawasi kinerja aparatur desa.

​Hingga berita ini diturunkan, warga sepakat untuk menunggu hasil Musyawarah Luar Biasa yang akhirnya disepakati dilaksakan hari ini.

Namun, mereka mengancam akan kembali dengan massa lebih besar jika tuntutan pemberhentian perangkat desa yang dinilai tidak kompeten tersebut tidak segera dikabulkan. (*)