Wali Kota Mojokerto Hadiri Asistensi Reformasi Birokrasi dari Kementerian
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengikuti sosialisasi dan asistensi Reformasi Birokrasi Tematik dan perubahan road map reformasi birokrasi 2020-2024 yang digelar ole ...
TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengikuti sosialisasi dan asistensi Reformasi Birokrasi Tematik dan perubahan road map reformasi birokrasi 2020-2024 yang digelar oleh Kementerian PAN-RB di Gedung BPSDM Jawa Timur, Jalan Balongsaritama, Gadel, Kecamatan Tandes Kota Surabaya.
Dalam pengarahannya Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa selama ini RB yang ada kurang berdampak. Menurutnya masih ada daerah yang RB nya bagus tapi tingkat kemiskinannya tinggi. Berarti ini asyik di administrasi dan dampaknya kurang.
"Arahan Presiden, kita berkali-kali diminta birokrasi berdampak. Kalau berdampak berarti kesibukan kita harus bisa diukur dampaknya apa," kata Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).
Dalam kesempatan ini, Anas juga menyebut tiga arahan Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi. Antara lain yaitu: (1) birokrasi yang berdampak, dirasakan langsung masyarakat, (2) reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta (3) birokrasi yang lincah dan cepat.
Lebih lanjut Anas juga menyampaikan bahwa dalam birokrasi sangat diperlukan untuk memanfaatkan teknologi. Karena kalau tidak memanfaatkan teknologi maka akan terus menambah SDM dan tidak ada solusi selain digitalisasi. Namun tidak selamanya digitalisasi adalah dengan menambah aplikasi.
"SPBE tidak harus menambah aplikasi dan bukan proyek tetapi menginteroperabilitaskan. Dan setiap inovasi tidak harus dengan aplikasi, karena ribuan aplikasi juga akan menyusahkan rakyat," terangnya.
Ia menambahkan bahwa dengan SPBE yang bagus juga akan berdampak pada investasi.
Anas pun berharap dengan adanya sosialisasi dan asistensi ini akan mendorong kinerja yang berdampak khususnya bagi kabupaten dan kota di Jawa Timur.
"Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ditempat ini nanti akan mendorong kinerja yang berdampak. Termasuk kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri dan untuk penanganan inflasi," harapnya.
Sebagai informasi, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang terpilih untuk pelaksanaan sosialisasi karena nilai rata-rata RB-nya relatif baik dibanding kabupaten/kota lain.
Turut hadir bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo serta Kabag Organisasi Rachmi Widjajati. (*)
Apa Reaksi Anda?