Wali Kota Gorontalo: ASN Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

TIMESINDONESIA, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung, maupaun tidak langsung atau melalui media sosial. 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo Marten Taha saat memberikan sambutan di apel deklarasi netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), Kamis (14/9/2023). 

"Janganlah teman-teman ASN melakukan tindakan-tindakan, baik secara fisik maupun media sosial untuk terlibat dalam politik praktis," kata Wali Kota Gorontalo.

Marten mengingatkan, konsekuensi bagi ASN yang terlibat dalam politik adalah, penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji berkala, hingga pemberhentian sebagai ASN.

Kata Wali Kota Gorontalo, hal tersebut perlu diperhatikan. 

"Saya tidak mau ASN Kota Gorontalo mengalami hal seperti, karena itu sangat berat bagi mereka. ASN adalah jabatan negara yang harus dijaga netralitasnya," jelasnya

Apalagi, kata Marten, saat ini Pemilu Presiden dan Legislatif yang segera masuk tahapan-tahapan pelaksanaan kampanye. Katanya, kondisi itu harus benar-benar diperhatikan oleh ASN Kota Gorontalo. 

"Dengan adanya deklarasi ini dan penandatanganan fakta integritas seperti ini, jangan hanya menjadi seremonial saja, dan jangan hanya diatas kertas saja. Tetapi, harus diimplementasikan," tegasnya

Ia menerangkan, jika ASN terlibat dalam politik praktis, akan mempengaruhi pelayanan publik kepada masyarakat. Katanya, ASN harus ditindak tegas jika kedapatan terlibat dalam politik praktis. 

"Kita akan menyerahkan ke Bawaslu untuk diproses hukum jika ada ASN yang kedapatan terlibat dalam politik praktis. Saya tidak bisa membela karena aturannya seperti itu," tutup Wali Kota Gorontalo, Marten Taha.