Anggota DPRD Pangandaran Soroti Pengelolaan Limbah Dapur Program MBG

PANGANDARAN Persoalan pengelolaan limbah pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian DPRD Pangandaran.

Legislator menilai setiap dapur penyedia makanan harus memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai standar sebelum beroperasi secara penuh.

Anggota DPRD Pangandaran, Hesti Mulyati, menegaskan bahwa keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu syarat penting dalam proses penilaian untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurutnya, seluruh pengelola SPPG di Pangandaran perlu segera membenahi infrastruktur pengolahan limbah agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"IPAL menjadi bagian dari penilaian untuk mendapatkan SLHS. Karena itu setiap SPPG harus memastikan sistem pengolahan limbahnya memenuhi standar yang ditetapkan," ujarnya.

Minta Satgas MBG Turun ke Lapangan

Hesti juga meminta tim Satuan Tugas percepatan program MBG untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait fasilitas dapur dan sanitasi.

Ia menilai pengecekan langsung di lapangan penting dilakukan untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

Ia menuturkan, pengawasan tidak cukup hanya melalui laporan administratif, tetapi perlu dibarengi dengan inspeksi mendadak dilokasi.

"Satgas MBG harus segera turun melakukan sidak agar dapat melihat langsung kondisi dapur di setiap wilayah," tuturnya.

Pastikan Program Berjalan Sesuai Standar

DPRD berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas makanan maupun pengelolaan lingkungan.

Langkah tersebut dinilai penting agar program pemenuhan gizi yang ditujukan bagi anak-anak dapat memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. (*)