Video Amien Rais Singgung Prabowo–Teddy Viral, Dihapus dari YouTube dan Picu Polemik

JAKARTA - Kontroversi politik kembali mengemuka setelah sebuah video pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendadak hilang dari kanal YouTube Amien Rais Official. Meski sudah dihapus, rekaman tersebut telanjur viral di media sosial dan memicu perdebatan luas di ruang publik.

Video berdurasi sekitar delapan menit itu sebelumnya berjudul “JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL”. Namun, berdasarkan penelusuran pada Sabtu (2/5/2026) pukul 13.51 WIB, konten tersebut sudah tidak lagi tersedia. Hilangnya video itu disebut berkaitan dengan adanya keberatan resmi dari pemerintah.

Fenomena ini menandai bagaimana satu unggahan politik di platform digital bisa berkembang cepat menjadi isu nasional, terutama ketika menyentuh figur kepala negara dan lingkaran Istana.

Video Sudah Hilang, Tapi Dampaknya Terlanjur Meluas

Meski sumber utama sudah tidak dapat diakses, potongan video tetap beredar luas di berbagai platform media sosial. Cuplikan tersebut memicu diskusi panas, mulai dari ruang politik hingga percakapan publik sehari-hari.

Narasi dalam video itu dianggap sebagian pihak sebagai kritik politik, namun bagi pihak lain sudah melampaui batas dan masuk ke ranah tuduhan personal. Perdebatan ini semakin menguat setelah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat bicara.

Komdigi: Video Mengandung Fitnah dan Ujaran Kebencian

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sebaran video tersebut. Ia menyebut konten itu bukan sekadar kritik, melainkan sudah mengarah pada serangan personal.

“Kementerian Komunikasi dan mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, Digital (Komdigi) telah pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat,” ujar Meutya dalam unggahan resmi akun Instagram @kemkomdigi.

Lebih jauh, Komdigi menilai isi video tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah Hoaks, Fitnah serta mengandung Ujaran Kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi konten tersebut dapat berimplikasi hukum. Komdigi merujuk pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2) yang mengatur larangan penyebaran informasi bermuatan kebencian dan pencemaran nama baik.

Partai Ummat Buka Suara: Disebut Pernyataan Pribadi

Di tengah memanasnya situasi, Partai Ummat mencoba memberikan klarifikasi. Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu menegaskan bahwa pernyataan dalam video tersebut tidak mewakili partai.

“Itu pernyataan pribadi Pak Amien, tidak ada kaitannya dengan Partai Ummat,” ujarnya.

Meski demikian, Aznur tidak menampik adanya kekecewaan internal atas pernyataan tersebut.

“Kami dari Partai Ummat, menyayangkan pernyataan seperti itu dari Pak Amien Rais, apalagi beliau seorang tokoh, paling tidak pernah menjadi tokoh,” ujarnya.

Ia juga menilai pernyataan tersebut tidak relevan dengan situasi politik dan kebangsaan saat ini.

“Tidak ada kaitan dengan persoalan bangsa dan negara saat ini. Pak Amien Rais off side,” imbuhnya.

Sikap tersebut menunjukkan adanya jarak antara pernyataan personal tokoh pendiri partai dengan posisi politik resmi organisasi.

Ridho Rahmadi: Silakan Tempuh Jalur Hukum

Sementara itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi memilih pendekatan yang lebih netral. Ia membuka ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.

“Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja untuk menempuh jalur hukum sebagaimana dijamin di negeri ini. Kita tidak bisa membatasi hak mereka untuk menggunakan haknya,” kata Ridho.

Namun ia juga mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan alat politik.

“Tetapi jangan sampai hukum digunakan sebagai alat pukul politik yang tebang pilih sesuai selera kekuasaan,” sambungnya.

Ridho juga memberikan pandangan berbeda terkait isi pernyataan Amien Rais. Menurutnya, apa yang disampaikan merupakan bentuk kegelisahan yang berkembang di masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan kecintaan beliau terhadap negeri ini dan Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Rekam jejak kritis dan keberanian beliau sudah kita saksikan bersama sejak zaman orde baru,” tuturnya.

Relawan Prabowo: Akan Tempuh Langkah Hukum

Reaksi paling keras datang dari kelompok relawan Presiden Prabowo Subianto. Organisasi Arus Bawah Prabowo (ABP) menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Ketua DPP ABP Supriyanto menilai pernyataan Amien Rais sudah masuk kategori serangan personal yang tidak berdasar.

“Ucapan Amien Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik,” tegasnya.

Ia juga menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut tidak sehat bagi ruang demokrasi.

“Pernyataan seperti ini lebih mirip opini halu yang dipaksakan menjadi fakta. Sangat disayangkan jika keluar dari seorang tokoh yang dulu dikenal sebagai bagian dari gerakan reformasi,” ujarnya.

ABP memastikan tengah menyiapkan langkah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong.

Viral, Hilang, Lalu Jadi Polemik Nasional

Meski video sudah tidak lagi tersedia di kanal resmi, dampaknya justru semakin meluas. Potongan video terus beredar di berbagai platform, memperpanjang perdebatan di ruang publik.

Dalam video tersebut, Amien Rais menyinggung kedekatan Prabowo dan Teddy dengan isu moralitas serta profesionalitas di lingkaran Istana. Ia juga menggunakan analogi historis dan mengutip apa yang disebut sebagai “pandangan masyarakat”.

Pernyataan itu kemudian memicu reaksi berantai dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga kelompok relawan. Situasi ini kembali menegaskan bagaimana isu politik di era digital dapat berkembang sangat cepat, bahkan setelah sumber utama sudah dihapus.

Penutup: Batas Kritik dan Etika Politik Kembali Diuji

Kasus ini menambah daftar panjang polemik antara kebebasan berekspresi dan batas etika komunikasi politik di Indonesia. Di satu sisi, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain, tuduhan tanpa bukti yang menyasar individu juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Di tengah tarik-menarik narasi tersebut, publik kini kembali disuguhi pertanyaan penting: sejauh mana batas kritik politik, dan kapan sebuah opini berubah menjadi ujaran kebencian yang dapat diproses secara hukum. (*)