TransJatim Berlakukan Sistem Cashless, Ini Solusi untuk Penumpang Tanpa QRIS atau e-Money

SURABAYA - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) memastikan transisi sistem pembayaran armada Bus Transjatim menuju full nontunai (cashless) tahun ini tidak akan menyulitkan masyarakat. 

Penumpang yang belum memiliki akses digital, termasuk kalangan lansia, dipastikan tetap bisa menggunakan layanan transportasi massal ini.

Kebijakan baru ini sekarang tengah memasuki tahap sosialisasi yang dijadwalkan berlangsung hingga bulan depan.

"Saat ini, bulan Juni sampai bulan depan (Juli), kami sosialisasi sambil menunggu masukan dari masyarakat," ujar Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Cito Eko Yuly Saputro, Minggu (21/6/2026).

Solusi untuk Penumpang Tunai

Cito menegaskan bahwa peralihan sistem ini dilakukan secara humanis dan tidak tergesa-gesa. Dishub Jatim sangat menyadari bahwa belum semua lapisan masyarakat familier dengan dompet digital atau kartu elektronik.

Sebagai solusinya, manajemen Transjatim menerapkan sistem 'titip bayar' melalui petugas di dalam bus. Setiap pramugara dan pramugari akan dibekali kartu uang elektronik dan alat transaksi khusus.

"Penumpang yang tidak memiliki QRIS, e-wallet, atau kartu uang elektronik (Brizzi, Tapcash, E-money, Flazz), cukup menyerahkan uang tunai kepada petugas. Nantinya, petugas yang akan melakukan tapping atau pembayaran nontunai di dalam armada," terang Cito. 

Selain memberikan kemudahan teknis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga menyiapkan stimulus berupa pembagian Kartu Pelanggan Trans Jatim (KPT) secara cuma-cuma.

Kartu elektronik ini nantinya bisa digunakan penumpang setelah melakukan pengisian saldo (top-up) secara mandiri.

"Pembagiannya gratis, tapi dengan syarat yang akan menerima itu harus mendaftar dulu di pool (pangkalan bus)," jelas Cito.

Alasan Utama Migrasi ke Nontunai

Lebih lanjut, Cito mengatakan, terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan Pemprov Jatim untuk menerapkan pembayaran nontunai. Pertama, untuk memangkas antrean saat pembayaran.

”Contoh, mahasiswa yang hanya bayar Rp2500 tetapi menggunakan uang Rp100.000, itu pas sore atau pagi hari itu waktu crowded kan membuat antrean pembayaran,” ungkapnya.

Selain itu, digitalisasi transaksi memastikan seluruh dana dari penumpang langsung terdata dan masuk ke dalam sistem secara transparan dan aman.

"Kita mencegah terjadinya fraud atau kecurangan yang muncul dalam transaksi tunai, karena kalau digitalisasi kan itu terdata semua," urai Cito.

Kendati terdapat beberapa kendala teknis terkait penerapan cashless, Dishub Jatim akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).

Seperti blind spot yang tidak terjangkau oleh signal di area perkebunan Kayu Putih di koridor 3, area pantura di koridor 4, dan titik ruas toll yang di lewati koridor 1 dan 5.

"Karena BI regulator sekaligus motor utama penggerak ekosistem cashless," pungkasnya. (*)