Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi, Pengendalian Inflasi di Jatim Cukup Baik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tim Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jawa Timur dalam rangka mengetahui efektivitas implementasi kebijakan fiskal terhadap perekonomian regional di provinsi tersebut.

Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Jawa Timur telah cukup baik.

"Bagaimana peran dari APBN terhadap perkembangan pembangunan di Jawa Timur, terutama tentu terkait dengan SDM-nya dan kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cukup bagus, inflasi cukup terkendali," terang Amir Uskara usai memimpin rapat pertemuan yang diselenggarakan di Kanwil DJP Jawa Timur II, dilansir laman DPR Jumat 31 Maret 2023. 

Sebelumnya, perwakilan dari Kemenkeu memaparkan data bahwa penerimaan negara dari pajak dan bea cukai di Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp106 triliun atau naik sekitar Rp7,6 triliun di 2021. Sedangkan besaran penerimaan Bea Cukai Jawa Timur di tahun 2022 adalah Rp142,52 triliun. 

Politisi PPP itu mengatakan meski tercatat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun belum terlihat dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan Komisi XI dalam Kunspik ini adalah terkait dengan penerimaan dari pajak maupun bea cukai. Sebab, meski ada kenaikan penerimaan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur ini belum terlalu signifikan. 

"Ini yang jadi bahan diskusi kita, karena kita ingin dana-dana APBN maupun APBD yang digelontorkan itu bisa langsung berdampak terhadap ekonomi," kata anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Ironisnya, dengan besaran pendapatan negara yang ada di Jawa Timur, provinsi tersebut masih mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dari paparan yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Luky Alfirman, persentase penduduk miskin di Jatim pada 2022 sebesar 10,38 persen atau lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. 

"Kalau kita lihat memang di Jawa Timur ini tingkat kemiskinan itu masih ada, bahkan cenderung masih tinggi. Ini menjadi salah satu yang harus kita carikan solusi. Artinya dana-dana APBN maupun APBD ini bagaimana supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentu mengurangi tingkat kemiskinan dan bisa membuka ruang-ruang lapangan kerja baru," tambahnya.

Legislator Dapil Sulsel I ini menambahkan hasil dari rapat ini akan digunakan sebagai referensi dan bahan untuk didiskusikan dengan pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah Kemenkeu RI. Khususnya peran Kemenkeu dalam mengelola APBN ini termasuk dana-dana transfer ke daerah hingga strategi yang harus dilakukan agar data tersebut berfungsi secara maksimal. (*)