Terima Sertifikat PTSL dari Kementerian ATR/BPN, Ratusan Warga Banyuwangi Sumringah

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Wajah sumringah terpancar dari 500 warga Banyuwangi, Jawa Timur, ketika mendapati sertifikat hak milik tanah dari pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni.

Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, mengatakan, jika atas nama Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto telah menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Banyuwangi melalui program PTSL.

“PTSL Ini merupakan program unggulan juga bentuk komitmen Presiden RI Joko Widodo,” kata pria yang akrab disapa Toni itu, Selasa (5/12/2023).

Sebelumnya, Toni menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan dan mengetahui bahwa sekitar 88,2 persen tanah di Bumi Blambangan telah terdaftar. Dengan temuan data itu, Toni, mengharap, pada tahun depan akan lebih memaksimalkan dalam pelaksanaan PTSL, tentu dengan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Banyuwangi.

“Kalaupun nanti belum tercapai secara total, paling tidak sudah tinggal sedikit lagi, sebagai bentuk amanah ke Presiden dan Pemerintah Banyuwangi,” ujarnya, saat sesi wawancara di Gor Tawang Alun.

Saat ditanya target Nasional, Toni, menerangkan, terdapat 126 juta bidang akan selesai pendaftarannya pada tahun 2025. Lebih lanjut, untuk saat ini progres program tersebut sudah mencapai kurang lebih 107 juta bidang dalam bentuk Peta Bidang Tanah (PBT) dan 88,3 juta dalam bentuk sertifikat.

Kementerian juga akan terus berupaya menyelesaikan sasaran sebanyak 120 juta bidang tanah hingga tahun depan, dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Ratusan warga Banyuwangi, mengangkat sertifikat tanah dalam sesi foto bersama. (FOTO : Anggara Cahya /TIMES Indonesia)

“Semisal ada anggaran lebih, bisa kita maksimalkan dan bisa mengejar 120 juta bidang tanah,” cetus Toni.

Terkait terobosan-terobosan yang dilakukan kementerian ATR/BPN dalam percepatan PTSL, Toni, menuturkan, bahwa peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan, terutama ketika ada pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tak hanya itu, peran serta kepala desa dan masyarakat juga diperlukan untuk mulai memasang patok-patok tanah dan melengkapi persyaratan yang ada.

“Jika semua dilakukan secara bersama-sama dengan koordinasi yang baik, kami juga akan lebih cepat memprosesnya,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Kementerian ATR/BPN yang telah menyerahkan secara langsung PTSL kepada 500 warga tersebut.

Apresiasi juga diungkapkan oleh Pakde Sugirah, atas kesuksesan langkah Kementerian ATR/BPN yang telah berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah khususnya melalui para kepala desa yang ada diwilayah.

“Karena kepala desa merupakan pihak yang paling tahu bagaimana mengidentifikasi tanah untuk kemudian disertifikasi,” tandasnya

“Ini program yang luar biasa dari pemerintah pusat Pak Jokowi melalui Kementerian ATR/BPN, termasuk juga akomodir dari Pemerintah Banyuwangi dengan stake holder yang ada,” pungkas, Pakde Sugirah. (*)