Temui Massa Aksi, Zamroni Tekankan Kondusivitas Banyuwangi

BANYUWANGI - Di tengah gelombang aksi unjuk rasa yang menuntut pencopotan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni SH., turun langsung menemui massa. Ia membawa pesan penting untuk menjaga kondusivitas Bumi Blambangan dengan menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog.

Membaur di tengah kerumunan, Zamroni tampak tenang menemui puluhan massa yang memadati gerbang Kantor DPRD Banyuwangi, Rabu (6/5/2026). Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi tersebut mendengarkan seluruh tuntutan serta aspirasi yang disampaikan oleh pimpinan aksi, Muhammad Amrullah.

Zamroni menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan atas transparansi mekanisme pelelangan proyek yang dilakukan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

“Mereka mempertanyakan mekanisme Mini Kompetisi (Minikom) yang berkaitan dengan proyek jalan aspal,” terangnya saat ditemui di lokasi aksi.

Dalam kesempatan tersebut, Zamroni membuka lebar pintu kantor DPRD dan mempersilakan para pengunjuk rasa masuk untuk melakukan audiensi. Baginya, dialog terbuka menjadi ruang penting untuk memahami data serta alasan mendasar di balik tuntutan yang disampaikan.

“Namun, massa aksi belum bersedia melakukan audiensi hari ini karena mereka hanya ingin aspirasinya didengar terlebih dahulu di lapangan,” ujar Zamroni.

Meski demikian, untuk meluruskan persoalan yang terjadi, Zamroni menyarankan diadakannya rapat dengar pendapat atau hearing. Pihaknya berencana mengundang dinas terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (CKPP) Banyuwangi.

“Kami menjanjikan adanya hearing besok, Kamis (7/5/2026) pukul 10.00 WIB di Kantor DPRD Banyuwangi. Dengan begitu, kita bisa mendatangkan dinas PUCKPP untuk memberikan penjelasan,” ucapnya.

Zamroni menegaskan, sebagai anggota legislatif, prioritas utamanya adalah memastikan kondisi Banyuwangi tetap kondusif. Melalui hearing, diharapkan para demonstran maupun pihak eksekutif dapat menyelesaikan masalah lewat dialog yang konstruktif.

“Dalam hearing nanti, semua bisa terbuka saling menyampaikan dan membuktikan data. Kita lihat apakah perkara yang dituntut itu sudah melalui regulasi yang tepat atau belum,” tuturnya.

Melalui momentum ini, DPRD Banyuwangi mendorong agar proyek infrastruktur segera direalisasikan demi memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

“Tidak boleh ada kongkalikong antar-pengusaha. Regulasi harus dikedepankan dan wajib transparan,” tegas politisi NasDem tersebut. (*)