Sebut Ulama dan Pesantren di Madura Terlibat Narkoba, Pernyataan Politikus PKS Tuai Kritik Keras Akademisi

JAKARTA - Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, yang menyinggung dugaan keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba menuai polemik. Pernyataan yang dilontarkan dalam forum resmi tersebut dinilai berbahaya dan berpotensi menjadi fitnah jika tidak segera dibuktikan.

Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (7/4/2026). Rapat yang bertujuan untuk mendalami masukan terkait revisi Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika itu dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta para Direktur Reserse Narkoba dari sejumlah Polda yang menjadi atensi nasional.

Dalam kesempatan itu, Aboe Bakar atau yang akrab disapa Habib, mengungkapkan bahwa peredaran narkoba saat ini sudah merasuk ke dalam dunia pesantren. Ia mengaku terkejut saat mendapatkan informasi mengenai adanya ulama dan pesantren di Madura yang turut terlibat dalam kasus narkoba.

Menanggapi klaim tersebut, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Edi Sugianto, melontarkan kritik tajam. Ia menilai narasi yang dibangun oleh politikus PKS itu sangat gegabah.

"Pernyataan politikus PKS ini sangat berbahaya jika tidak disertai bukti konkret. Tanpa penjelasan detail, tuduhan tersebut hanya akan menjadi fitnah yang merusak nama baik pesantren, dan kiai di Madura secara umum," kata Dr. Edi kepada TIMES Indonesia, Sabtu (11/4/2026).

Dr. Edi menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung transparansi dalam upaya pemberantasan narkoba. Namun, menyebut institusi keagamaan secara general tanpa menunjuk oknum secara spesifik dinilai sebagai langkah yang tidak tepat. Menurutnya, hal tersebut justru akan menciptakan stigma negatif dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat yang sangat menghormati figur kiai.

"Dampaknya bisa merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan agama. Jika tujuannya memang pemberantasan narkoba, seharusnya data tersebut langsung diserahkan ke pihak berwajib, bukan sekadar dilempar menjadi wacana liar di media," tambahnya.

Lebih lanjut, Dr. Edi mendesak Aboe Bakar untuk mempertanggungjawabkan ucapannya guna menghindari konflik horizontal di akar rumput. Ia mewanti-wanti agar isu sensitif ini tidak dijadikan sekadar komoditas politik yang memecah belah masyarakat.

"Segera klarifikasi atau tunjukkan bukti. Kita semua ingin narkoba diberantas, namun caranya tidak boleh dengan menebar narasi yang belum teruji kebenarannya dan berpotensi mencemarkan martabat pesantren, dan kiai," ujarnya. (*)