Tergeser Proyek Tol, Warga Lawang Malang Adukan Jalan Penghubung Dua Desa Tak Dimanfaatkan Selama 8 Tahun

MALANG - Keberadaan jalan tak termanfaatkan yang menghubungkan dua desa di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, disampaikan warga kepada DPRD Kabupaten Malang, Rabu (6/5/2026).

Kondisi jalan penghubung Desa Sidodadi dan Desa Mulyorejo tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat umum yang difasilitasi Komisi I dan III DPRD Kabupaten Malang.

Camat Lawang, Nur Soleh Hidayat, mengatakan bahwa warga mengeluhkan jalan tembus tersebut yang belum bisa dimanfaatkan selama bertahun-tahun.

“Kami menyampaikan keluhan warga karena belum bisa memanfaatkan jalan tembus yang menghubungkan Desa Sidodadi dan Mulyorejo. Sudah hampir delapan tahun tidak dilewati warga,” ujarnya saat mendampingi warga di gedung DPRD.

Menurutnya, jalan tersebut awalnya merupakan jalan desa yang menghubungkan kedua wilayah. Namun, jalurnya mengalami pergeseran saat pembangunan proyek jalan tol trase Lawang yang berada di sekitar lokasi tersebut.

“Saat pembangunan tol, jalur jalan tembus itu digeser. Namun hingga kini tidak dimanfaatkan. Jika dihitung sejak 2018, sudah sekitar tujuh sampai delapan tahun tidak digunakan,” jelasnya, didampingi Kepala Desa Sidodadi dan Mulyorejo.

Ia menambahkan, kondisi akses jalan saat ini sulit dilalui karena kontur tanah yang cukup tinggi. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan jalan alternatif yang sudah beraspal meskipun jaraknya lebih jauh.

Panjang jalan yang terdampak pergeseran akibat pembangunan tol tersebut sekitar 50 meter.

“Jembatannya sebenarnya sudah ada. Tinggal perataan kontur tanah. Karena ketinggiannya, akses menjadi sulit sehingga warga memilih memutar,” imbuhnya.

Soleh juga menyebut kondisi badan jalan masih berupa makadam sejak awal pembangunan tol.

“Sampai sekarang masih makadam. Harapannya bisa sekalian diaspal. Karena ini masuk jalan desa, nanti perlu dicarikan solusi alternatif,” katanya.

Dalam rapat audiensi tersebut turut hadir perwakilan Jasa Marga, Dinas Pertanahan, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. (*)