Temui Gus Yusuf, Gubernur Ahmad Luthfi Bahas Pengentasan Kemiskinan Terpadu dan Antisipasi Dampak Global

MAGELANG Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah terus didorong melalui pendekatan terpadu lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Senin (6/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di lingkungan pondok pesantren tersebut juga membahas potensi dampak gejolak global, khususnya terhadap stabilitas harga minyak dan ketahanan energi di daerah.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh agama dalam merespons persoalan strategis, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perbincangan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.

“Pengentasan kemiskinan harus terpola. Tidak hanya soal kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi perlu diiringi langkah konkret di sektor lain agar dampaknya berkelanjutan.

Gus Yusuf menyatakan sependapat dengan pendekatan tersebut. Menurutnya, penanganan kemiskinan yang kompleks memerlukan strategi komprehensif.

“Harus komprehensif, tidak bisa parsial,” ujarnya.

Selain isu kemiskinan, diskusi juga menyinggung dinamika global, terutama gejolak di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga minyak. Gus Yusuf menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan agar program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi diiringi sosialisasi dan pengawasan yang optimal.

“Program sebagus apa pun, jika sosialisasi tidak berjalan, masyarakat tidak akan memahami manfaatnya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Tengah dalam kondisi aman. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan harga tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Cadangan BBM di Jawa Tengah cukup. Untuk harga memang kewenangan pusat, tetapi kami tetap melakukan langkah antisipasi,” ujarnya.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menghadapi tantangan, baik di tingkat lokal maupun global, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga menjaga stabilitas ekonomi daerah. (*)