​Tajuk Redaksi: Menggugat Narasi Produksi Pertanian Indonesia

JAKARTA ​Indonesia sering kali terjebak dalam romantisme sebagai negara agraris, namun realitas di lapangan menunjukkan anomali yang tajam. Di satu sisi, data makro pemerintah kerap menampilkan kurva produksi yang menanjak dan angka ekspor yang impresif. Namun di sisi lain, akar rumput menyuarakan rasa frustrasi: harga komoditas yang fluktuatif, kesejahteraan yang stagnan, hingga mandeknya regenerasi petani muda.

​Ada jarak yang lebar antara laporan administratif dengan kenyataan sosiologis. Pertanyaannya kemudian, mengapa semua aktor di sektor ini—mulai dari petani, penyuluh, hingga akademisi—seolah berjalan di tempat, walau hasil pertanian dinilai berlimpah.

​Problem Sistemik Pertanian: Jebakan Ketergantungan

Akar persoalan ini bukan terletak pada rendahnya etos kerja petani atau minimnya kompetensi penyuluh. Masalah fundamentalnya adalah sistem pertanian kita yang desainnya lebih condong membangun ketergantungan ketimbang kemandirian. 

Terbukti, dari data Litbang TIMES Indonesia, selama dekade terakhir, kebijakan agraris Indonesia lebih bersifat "proyek" yang memiliki batas waktu ( expiring date ), bukan membangun "ekosistem" yang memiliki keberlanjutan ( sustainability ).

​Pola "proyek" ini menciptakan jebakan psikologis dan ekonomi. Petani dikondisikan untuk menjadi penerima bantuan alat dan benih, bukan pelaku usaha yang berdaya saing. 

Penyuluh pertanian, yang seharusnya menjadi ujung tombak solusi lapangan ( problem solver ), kini terbebani oleh tumpukan laporan administratif dan target serapan anggaran. 

Sementara itu, lulusan sarjana pertanian di Indonesia, lebih banyak dididik untuk menjadi pencari kerja di sektor formal ketimbang menjadi arsitek sistem agribisnis di pedesaan.

​Normalisasi yang Berbahaya

Data lapangan menunjukkan, bahwa petani di Indonesia, bersikap sangat rasional. Jika sistem yang ada membuat menjadi "penerima bantuan" lebih menguntungkan secara jangka pendek daripada menjadi "pelaku usaha mandiri" yang penuh risiko pasar, maka ketergantungan menjadi pilihan logis.

​Inilah yang kita sebut sebagai Normalisasi Ketergantungan. Bahaya terbesar dalam sektor pertanian Indonesia bukanlah kemiskinan materiil semata, melainkan ketika bantuan dianggap sebagai hak permanen dan kemandirian dianggap sebagai risiko yang menakutkan. 

Jika hal ini dibiarkan, desa hanya akan terus menjadi objek kebijakan, bukan subjek pembangunan pertanian yang ada di Indonesia.

Harus ​Membangun Ulang Fondasi

Kita tidak bisa lagi hanya fokus pada angka produksi tanpa memperbaiki posisi tawar ( bargaining power) petani di rantai pasok. Transformasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui tiga pilar utama:

Pertama, ​Penyuluh Berbasis Market Linkage: Peran penyuluh harus diredefinisi menjadi fasilitator yang menghubungkan petani langsung dengan ekosistem pasar dan teknologi, bukan sekadar kurir bantuan.

Kedua, ​Kurikulum Kewirausahaan Agribisnis: Institusi pendidikan tinggi pertanian wajib mengintegrasikan aspek entrepreneurship agar lulusannya mampu menciptakan ekosistem usaha di desa.

Ketiga, ​Insentif Kemandirian: Kebijakan pemerintah harus bergeser dari sekadar distribusi fisik (alat dan bahan) menuju pemberian insentif bagi petani atau kelompok tani yang berhasil mencapai kemandirian ekonomi.

Pertanian Indonesia harus segera "naik kelas". Kita bisa memilih untuk terus terjebak dalam diskusi yang sama selama sepuluh tahun ke depan, atau berani membongkar sistem yang usang hari ini. Membangun kedaulatan pangan tidak dimulai dari angka-angka di atas kertas, melainkan dari keberanian memutus rantai ketergantungan yang telah lama membelenggu petani kita.(*)