Tajuk Redaksi: Mahasiswa Bukan Musuh Malang

JAKARTA - Malang sejak lama dikenal sebagai Kota Pendidikan. Identitas itu bukan sekadar slogan yang terpampang di berbagai sudut kota, melainkan realitas yang dibangun oleh kehadiran puluhan perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Mahasiswa datang ke Malang bukan hanya untuk menuntut ilmu. Mereka juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang sangat penting. Rumah kos tumbuh, usaha kuliner berkembang, transportasi bergerak, UMKM hidup, pusat perbelanjaan ramai, hingga sektor jasa mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan mahasiswa.

Karena itu, mahasiswa bukan beban bagi Malang. Mereka adalah salah satu aset ekonomi terbesar yang dimiliki Malang.

Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa denyut ekonomi Kota Malang sebagian besar bertumpu pada aktivitas pendidikan dan kehidupan mahasiswa. 

Setiap tahun, miliaran hingga triliunan rupiah berputar dari aktivitas ekonomi yang diciptakan oleh para mahasiswa. Mereka menyewa tempat tinggal, membeli kebutuhan sehari-hari, menggunakan jasa transportasi, berbelanja, hingga menggerakkan ekonomi digital.

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, keberadaan mahasiswa justru menjadi penyangga penting ekonomi lokal.

Karena itu, munculnya narasi yang mengarah pada pengusiran mahasiswa hanya karena menyampaikan kritik dan menggelar demonstrasi merupakan sikap yang tidak bijak, tidak dewasa dalam berdemokrasi, dan bertentangan dengan semangat Malang sebagai kota intelektual.

Mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut dijamin oleh demokrasi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa selalu hadir dalam setiap momentum penting perubahan bangsa. Dari perjuangan kemerdekaan, gerakan reformasi, hingga berbagai agenda perbaikan tata kelola pemerintahan, mahasiswa menjadi kelompok yang konsisten mengingatkan penguasa agar tidak keluar dari rel kepentingan rakyat.

Karena itu, kritik mahasiswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat, bukan ancaman.

Kritik bukan berarti kebencian terhadap pemerintah. Kritik juga bukan berarti menolak seluruh program negara.

Justru kritik lahir karena adanya kepedulian terhadap keberhasilan program tersebut. Mahasiswa menginginkan agar setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam program MBG benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dikelola secara transparan, profesional, dan bebas dari penyimpangan.

Jika terdapat persoalan tata kelola, dugaan korupsi, ketidakefisienan anggaran, atau kelemahan implementasi, maka kritik publik merupakan hal yang wajar. 

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti-kritik, melainkan pemerintah yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri.

Demokrasi tidak dibangun dengan membungkam suara yang berbeda. Demokrasi justru tumbuh melalui dialog, kritik, dan partisipasi warga negara.

Malang memiliki sejarah panjang sebagai ruang lahirnya pemikiran kritis. Kampus-kampus di Malang telah melahirkan banyak pemimpin nasional, akademisi, profesional, tokoh agama, dan aktivis yang berkontribusi bagi Indonesia. Tradisi intelektual itulah yang harus dijaga.

Membiarkan mahasiswa berpikir kritis jauh lebih penting daripada memaksa mereka menjadi penonton yang diam. Sebab bangsa ini tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai menyetujui, tetapi juga generasi yang berani mengoreksi ketika melihat sesuatu berjalan tidak semestinya.

Sudah saatnya semua pihak melihat mahasiswa secara proporsional. Mereka bukan lawan pemerintah. Mereka bukan pengganggu stabilitas. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol dalam negara demokrasi.

Malang harus tetap menjadi rumah yang ramah bagi mahasiswa. Kota ini tumbuh bersama mereka, berkembang bersama mereka, dan memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari kehadiran mereka.

Jangan usir mahasiswa hanya karena mereka bersuara. Jangan matikan nalar kritis hanya karena berbeda pandangan.

Sebab ketika mahasiswa tidak lagi berani berbicara, sesungguhnya yang sedang kehilangan bukan hanya kampus, melainkan demokrasi itu sendiri.(*)

*) Yatimul Ainun, Pemimpin Redaksi TIMES Indonesia