Strategi DPRD Banyuwangi untuk Tekan Kasus Pelecehan Seksual

TIMESINDONESIA – Maraknya kasus pelecehan seksual di bawah umur, menjadi atensi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Banyuwangi. 

Terbaru, kejadian serupa menimpa seorang gadis tunagrahita berusia 17 tahun. Ia menjadi korban pemerkosaan tiga orang pria tetangganya hingga hamil. Bahkan, usia kandungannya kini telah mencapai umur 5 bulan.

Melihat kejadian tersebut, DPRD Banyuwangi angkat bicara menanggapi kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur, supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila mengaku terenyuh hatinya melihat kejadian tersebut.

“Kami prihatin. Apalagi korban masih dibawah umur dan mengalami keterbelakangan mental,” katanya, Minggu (12/3/2023).

Politisi perempuan yang akrab disapa Rifa itu meminta kepada orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap sang buah hati.

Menurutnya, untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali, tidak hanya peran orang tua yang ditingkatkan. Tapi, perlu adanya kerja sama dengan seluruh stakeholder elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, kepolisian, organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama memberantas serta mencegah pelecehan seksual. 

“Tidak hanya peran orang tua yang ditingkatkan. Seluruh elemen masyarakat juga turut mencegahnya. Supaya kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Hasil pengamatan Rifa, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan pada anak. Salah satunya yakni dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

“Perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi, mereka meniru apa yang ada di gedget. Kemudian diterapkan kepada orang sekitarnya,” jelasnya.

Rifa mengatakan, Banyuwangi sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang kabupaten layak anak. Dimana dalam aturan tersebut tertuang semua yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Maka dari itu, sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Rifa tidak akan tinggal diam dan akan membahas persoalan ini dengan instansi terkait.

"Kami ingin seluruh stakeholder untuk mengeratkan sinergitas. Kita bangun komitmen menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara ambil bagian dalam meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing," urainya.

Terpisah, hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah. Pihaknya mengaku prihatin melihat belakangan ini kerap melihat kekerasan pelecehan seksual pada anak.

Menurutnya, untuk melakukan pencegahan kasus tersebut perlu adanya pendidikan seks pada anak. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan upaya bagaimana upaya anak untuk menjaga diri.

"Harus disampaikan apa saja bahayanya dan apa risikonya. Anak-anak harus diberi pembelajaran itu," katanya.

Kemudian, lanjut Ni’mah, pembelajaran komunikasi dan mencurahkan apa yang dirasakan.

"Karena terkadang anak itu kurang piawai mengungkapkan perasaan. Karena takut, malu dan lain-lain. Padahal justru itu menjadi beban bagi anak itu sendiri. Sehingga harus diajari komunikasi dan menyampaikan perasaan," tuturnya.

Disisi lain, peran sekolah juga tidak kalah penting. kata Ni’mah, sekolah juga harus berinovasi, menggagas program yang berfokus menekan kasus-kasus semacam ini.

"Pengawasan terhadap peserta didik harus ditingkatkan. Buat program yang orientasinya menguatkan kepekaan peserta didik," cetusnya.

Tidak hanya itu, Ni’mah juga meminta kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan juga perlu ditingkatkan. Pasalnya, dia mendapatkan keluhan sekolah-sekolah dapilnya kekurangan guru agama. Bahkan, ada sekolah yang tidak ada guru agamanya.

“Pendidikan agama disekolah itu penting, salah satunya sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual. Tapi di salah satu sekolah kecamatan dapilnya tidak ada guru agamanya,” paparnya.

Lebih jauh, Ni’mah meminta kepada eksekutif untuk memperkuatkan lagi sistem pencegahan dan begitu pula pada penanganannya. Karena mengingat korban adalah anak anak penerus bangsa.

"Pemkab juga harus lebih serius. Saya juga tidak tinggal diam, saya akan komunikasi dengan komunitas-komunitas, melakukan sosialiasi pencegahannya," ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni'mah. (*)