Sinergi Ekonomi Biru: KKP Dorong Tata Kelola Laut Inklusif Berbasis GEDSI

MATARAM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam menjalankan agenda Ekonomi Biru secara inklusif dan berkeadilan. Strategi ini menempatkan perlindungan ekosistem laut sebagai fondasi utama yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

Direktur Konservasi Ekosistem Ditjen PKRL KKP, Firdaus Agung, menekankan bahwa perlindungan laut dan pembangunan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam agenda strategis nasional.

"Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut," ujar Firdaus dalam forum di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/2/2026).

Kolaborasi Nyata di Tingkat Tapak

Melalui forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem” yang digelar bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL), KKP mengajak lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan eksekusi di lapangan.

Firdaus menyatakan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri (parsial) agar dampak jangka panjangnya tetap terjaga.

"Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," tegas Firdaus.

Pengarusutamaan GEDSI dan Usaha Sosial

Forum ini juga menyoroti pentingnya aspek GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya kini menjadi bagian integral dalam tata kelola pesisir, bukan sekadar pelengkap program.

Inisiatif ini merupakan bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung oleh COAST Facility Indonesia dan didanai oleh Pemerintah Inggris. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha sosial mikro serta memperluas akses pendanaan yang berpihak pada warga pesisir.

Inspirasi dari Teluk Jor, NTB

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, memberikan contoh sukses pengelolaan pesisir di Teluk Jor, NTB. Model kolaborasi pentahelix di wilayah tersebut terbukti mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

"Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin, mengingatkan agar laut tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi semata. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah ruang hidup yang harus dikelola bersama sebagai mitra strategis pemerintah. (*)