Respons Dugaan Kasus Tata Kelola BUMDes, Inspektorat Kota Banjar Gelar Audit Investigatif
Inspektorat Kota Banjar menyatakan, dua kasus yang sedang mencuat tersebut ditangani dengan tahapan yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan laporan.
BANJAR - Inspektorat Daerah Kota Banjar memastikan pihaknya bergerak cepat dalam menangani dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukamukti serta dugaan program pengadaan kambing fiktif di salah satu desa di Kecamatan Langensari.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Inspektur Kota Banjar, H. Agus Muslih, sebagai bentuk respons atas sorotan yang diberikan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian POSNU terkait tata kelola keuangan desa dan BUMDes. Inspektorat telah melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap kasus dugaan penyimpangan tersebut," ujar H Agus Muslih, Selasa (2/6/2025).
Progres Penanganan Kasus
H. Agus memaparkan bahwa dua kasus yang sedang mencuat tersebut ditangani dengan tahapan yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan laporan.
Untuk kasus BUMDes Sukamukti, tim Inspektorat kini sudah masuk ke tahap pendalaman yang lebih spesifik.
"Kasus BUMDes Sukamukti saat ini sedang dalam proses audit investigatif. Kami sedang melakukan pemanggilan saksi-saksi dan pihak terkait, termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung," jelasnya.
Sementara untuk kasus dugaan pengadaan kambing yang diduga mangkrak dan diinfokan bekerja sama dengan BUMDes, pihaknya masih melakukan cerapan awal.
"Sedangkan dugaan kambing fiktif masih dilakukan audit pendahuluan. Kami masih menunggu laporan simpulan dari tim di lapangan untuk menentukan tindakan selanjutnya," tambah H. Agus.
Mekanisme Pengawasan dan Alasan Laporan 2025 Baru Diaudit
Menjawab pertanyaan mengenai evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2025 yang dinilai luput dari pengawasan, H. Agus menegaskan bahwa Inspektorat tidak pernah pasif.
Ia menjelaskan ada mekanisme regulasi kedaluwarsa anggaran (post-audit) yang harus dihormati.
"Keuangan tahun 2025 itu diperiksanya di tahun 2026. Karena sifatnya post-audit, jadi harus tutup anggaran terlebih dahulu baru bisa diperiksa," terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa Inspektorat memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), di mana desa menjadi entitas yang wajib diaudit secara berkala.
"Jika permasalahannya berupa kelemahan tata kelola, kami berikan rekomendasi perbaikan kepada masing-masing desa," tegasnya.
"Namun, jika permasalahannya sudah mengarah ke kasus (indikasi pidana/penyimpangan), maka Inspektorat akan melakukan pemeriksaan khusus atau investigasi," sambung H Agus.
Fungsi Kontrol Berlapis
Lebih lanjut, Inspektur Kota Banjar ini mengingatkan bahwa pengawasan kelembagaan seperti BUMDes tidak hanya bertumpu pada Inspektorat.
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ada sistem pertahanan berlapis (three lines of defense).
"Keuangan BUMDes itu termasuk kekayaan yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawabannya tersendiri," urai H. Agus.
"Penyimpangan semestinya bisa dideteksi sejak dini karena di layer pertama ada Pengawas BUMDes serta Kepala Desa sebagai penasehat. Layer kedua ada pengawasan dari pihak Kecamatan, dan Inspektorat berada di layer ketiga," imbuhnya.
Terkait desakan agar Inspektorat menghentikan usulan penyertaan modal baru bagi BUMDes yang bermasalah, H. Agus menekankan bahwa kebijakan tersebut mutlak berada di tangan otoritas desa.
Namun ia memberikan catatan keras bagi para pengambil kebijakan. "Penyertaan modal BUMDes sepenuhnya adalah kewenangan Kepala Desa," jelas H Agus.
"Namun, jika bisnis BUMDes tersebut nyata-nyata mengalami kerugian atau ada indikasi penyimpangan, semestinya Kepala Desa dan BPD mengevaluasi total dulu rencana penyertaan modal berikutnya. Jangan asal dikucurkan tanpa evaluasi," pungkasnya. (*)
Apa Reaksi Anda?
