PU Bina Marga Kabupaten Malang, Bangun Infrastruktur dengan Efisiensi dan On Target
Infrastruktur jalan sepanjang kurang lebih 620 kilometer di Kabupaten Malang membutuhkan pembangunan dengan daya dukung yang tidak ringan. Efisiensi anggaran dan perencan ...
TIMESINDONESIA, MALANG – Infrastruktur jalan sepanjang kurang lebih 620 kilometer di Kabupaten Malang membutuhkan pembangunan dengan daya dukung yang tidak ringan. Efisiensi anggaran dan perencanaan yang tepat, menjadi kunci keberhasilan menangani infrastruktur tersebut.
"Infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Malang ini harus disikapi dengan strategi pembangunan yang terukur. Kuncinya adalah efisiensi dan efektivitas dengan anggaran yang ada, juga dengan tepat dan terukur," terang Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma alias Oong, saat dikonfirmasi, Senin (11/12/2023) malam.
Dijelaskan Oong, efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur ini, dengan memaksimalkan keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun tetap bisa melaksanakan pembangunan dengan hasil yang optimal.
Ia lalu merinci, pembangunan infrastruktur yang merupakan ruang lingkung kerjanya. Yakni, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 470 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 53-54 kilometer, peningkatan jalan sepanjang 56 kilometer, dan peningkatan jalan strategis sepanjang kurang lebih 74 kilometer.
"Total infrastruktur jalan sepanjang 620 kilometer yang harus kami tangani tahun ini, juga pemeliharaan rutin jalan sepanjang 437 kilometer. Ditambah juga untuk 82 jembatan dari beberapa kategori. Tentu, ini bukan pekerjaan mudah. Jadi, perlu strategi dan prioritas, mana infrastruktur yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda," jelas Oong.
Pemeliharaan rutin yang dilakukan, menurutnya untuk memperpanjang usia kekuatan jalan. Sedangkan, untuk rehab dan peningkatan jalan, bisa dilakukan dengan melihat sejauh mana urgensinya, dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan.
"Dengan anggaran infrastruktur yang tersedia, kita melakukan perencanaan pembangunanya dengan tepat dan terukur, sehingga jadi efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya," beber pria yang berpengalaman di OPD ke-PU-an ini.
Jenis penanganannya, misal mana jalan yang cukup dilakukan perkerasan, atau yang harus di-overlay. Jadi, jadi jalan rusak yang cukup dilakukan dengan rehab, di-overlay dan mana jalan yang harus dengan rekonstruksi atau diganti dan diperkuat dengan teknik cor beton.
Tak cukup itu, lanjut Oong, terobosan-terobosan seperti yang dilakukan Bupati Malang, HM Sanusi, sangatlah penting. Yakni, dengan rajin mencari dukungan pembiayaan untuk infrastruktur di Kabupaten Malang, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
Menurutnya, upaya menggabung pendanaan dasi APBN dan APBD beberapa kali sudah dilakukan. Seperti, mendapatkan bantuan anggaran melalui Inpres untuk jalan di jalur Kalipare sampai Modangan, Donomulyo senilai Rp47 miliar. Selain itu, dukung proyek strategis jalan nasional bantuan IDB untuk Balekambang-Gondanglegi senilai Rp400 miliar.
Adanya dukungan ini, ditindaklanjuti dan direspon Bupati Malang yang mengupayakan pemanfaatan sebagian tanah Perhutani, dengan mengupayakan percepatan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Perhutani dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bahkan, menurut Oong, saat ini pihaknya sedang mengupayakan program lanjutan Inpres dengan usulan Rp 200 miliar ke Bappenas RI. Prosesnya, saat ini sudah difasilitasi untuk mulai menapaki program KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) bidang infrastruktur.
"Dengan program KPBU untuk infrastruktur di Kabupaten Malang ini, akan kami bundling dengan hasil pengelolaan wisata oleh para pihak swasta yang terlibat," jelas Oong.
Terkait hal ini, lanjutnya, kemarin sudah ada penjajakan lanjutan dengan Bappenas RI, dan sedang disiapkan simpul-simpul pelaksana KPBU ini. Dan, rencananya akan direalisasi 2024 mendatang, atau paling lambat awal 2025 mendatanag.
"Dengan anggaran infrastruktur yang terbatas, kinerja dalam penanganan jaringan jalan tidak berhenti, tetap dilakukan. Ya, memang harus rajin mencari bantuan pemerintah maupun swasta. Kalau KPBU, ada konsensi bundling 10-15 tahun dengan pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Malang," demikian Khairul Isnaidi.
Strategi efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur yang terukur ini, menurutnya juga akan lebih direalisasikan di tahun-tahun mendatang. Oong mencontohkan, mengembangkan inovasi command center untuk diterapkan di 7 (tujuh) UPT Binas Marga yang ada, dengan anggaran perangkat dan sistem sebesar Rp100 juta/UPT.
Dengan penunjang command center ini, lanjutnya, akan bisa diketahui secara real time kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Malang.
"Dengan command center ini, infrastruktur jalan bisa dipantau setiap hari, datanya real time. Penanganan masalahnya, juga bisa 1-2 hari setelah pantauan. Dan, petugas UPT kami selalu keliling tiap hari," harap Khairul Isnaidi. (*)
Apa Reaksi Anda?