Prabowo Murka Soal Laporan Palsu: Budaya ABS Ini Bahaya, Bisa Bikin Keputusan Salah

JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajarannya. Ia tak ingin lagi ada laporan palsu atau sekadar menyenangkan atasan—yang selama ini dikenal dengan istilah Asal Bapak Senang (ABS).

Menurut Prabowo, praktik semacam itu bukan hal kecil. Dampaknya bisa fatal karena berujung pada keputusan yang keliru di level pemerintahan.

“Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini, sudah membudaya saya kira di semua institusi. This is part of our problem,” ujarnya dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Kamis (19/3/2026).

Ia menegaskan, laporan yang tidak sesuai fakta membuat dirinya menerima informasi yang salah. Jika itu dijadikan dasar kebijakan, konsekuensinya bisa panjang.

“Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak,” tegasnya.

Prabowo tak menutup mata. Ia bahkan mengaku sengaja “mencari” suara-suara yang berseberangan. Media sosial, podcast, hingga konten yang menyerangnya tetap ia pantau.

“Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik… ya nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu justru untuk membuat saya lebih waspada,” katanya.

Dari situ, ia kerap mendapat gambaran lain soal kondisi di lapangan. Salah satu yang sempat jadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketika muncul kritik di media sosial, Prabowo tidak tinggal diam. Ia langsung memanggil jajaran terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ungkapnya.

Penutupan itu dilakukan karena banyak dapur dinilai belum memenuhi standar terutama soal kebersihan dan keamanan pangan.
Bagi Prabowo, kritik bahkan yang terasa menyakitkan tetap punya nilai. Setidaknya, itu bisa menjadi alarm dini agar pemerintah tidak terjebak dalam laporan yang “rapi di atas kertas”, tapi jauh dari kenyataan. (*)