Perlu Validasi Data dengan Melakukan Survei Kemiskinan Kota Samarinda

TIMESINDONESIA, SAMARINDA – Survei kemiskinan kota adalah studi atau penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu kota atau wilayah perkotaan.

Tujuan utama survei ini adalah untuk memahami distribusi pendapatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan serta menilai tingkat kemiskinan di antara penduduk kota tersebut.

Survei kemiskinan kota biasanya mencakup berbagai indikator dan variabel, termasuk pendapatan rumah tangga, akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan keamanan pangan.

Data yang diperoleh dari survei ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, mengevaluasi efektivitas program-program pemberantasan kemiskinan, dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hari ini rapat membahas hasil survei kemiskinan Kota Samarinda, di Ruang Mangkupelas, Balai Kota Samarinda. Kecamatan hingga kelurahan akan memverifikasi ulang angka 43 ribu masyarakat miskin di Samarinda.

Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, saat ini data masyarakat miskin di masih belum valid. Pemkot meminta kecamatan dan kelurahan, kembali melakukan pendataan.

“Kita mau ada data kemiskinan di Samarinda yang benar-benar valid. Berapa orang miskin sesungguhnya dengan menggunakan data by name by address,” kata Ridwan Tassa di Balai Kota, Senin 13 November 2023.

Ridwan Tassa bilang dari sekitar 43 ribu warga miskin yang telah terverifikasi, ternyata masih ada beberapa masyarakat yang bahkan tidak terdata atau belum disurvei.

“Dari 43 ribu data yang diverifikasi ada sekitar 60 orang yang tidak didatangi,” ungkapnya.

Nantinya ketika melakukan pendataan, lanjut Ridwan, Pemkot Samarinda akan melibatkan pihak ketiga dengan berbagai tahapan, sebagai upaya agar data yang diperoleh benar-benar riil.

“Survei dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga dengan tiga tahapan. Pertama pengambilan data dengan pencegahan, jadi survei sebenarnya ini semacam sensus karena mendatangi semua yang ada,” Ridwan Tassa menerangkan.

Meskipun setelah itu data yang diperoleh belum masuk pada tahap finalisasi, Pemkot Samarinda akan tetap memberi kesempatan bagi pihak kelurahan maupun kecamatan untuk menyampaikan dan memverifikasi ulang di kelurahannya masing-masing.

“Setelah itu kita pleno terakhir dan disahkan data itu untuk menjadi data internal Pemkot Samarinda mengentaskan kemiskinan,” demikian Ridwan Tassa. (d)