Pengendalian Inflasi Maluku Bulan Juli 2023 Turun Menjadi 4,23 Persen

TIMESINDONESIA, AMBON – Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Lintas Kementerian dan Lembaga (Tim Monev) mengunjungi Provinsi Maluku untuk membahas tugas dan tantangan yang dihadapi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dan wilayah Kabupaten/Kota dalam melakukan kontrol inflasi.

Tujuan lain dari kunjungan ini adalah untuk memantau pergerakan harga pangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung proxy inflasi daerah.

Kunjungan ini dilakukan pada Selasa (22/08/2023), di dua tempat, yaitu Pasar Mardika dan Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Di Pasar Mardika, delegasi meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), salah satu langkah strategis yang diambil oleh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengendalikan inflasi. Sementara di Ruang Rapat, mereka mengadakan Focus Group Discussion (FGD).

Beberapa pejabat dan pembuat kebijakan hadir dalam kunjungan ini, termasuk Asisten II Setda Maluku, Ir Habibah Saimima MSi, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan anggota Tim Monev Lintas Instansi dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog RI. Selain itu, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota juga berpartisipasi bersama dengan stakeholder lainnya.

Ina Yudith, seorang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan dalam sambutannya bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengalihkan pengetahuan mengenai Program Nasional yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kementerian, sehingga bisa disinkronkan dengan TPID di Maluku.

“Program yang sedang dikerjakan adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Program ini akan digunakan sebagai proxy sementara untuk daerah yang belum memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK). Sementara itu, untuk daerah dengan IHK, data dapat diambil dari Badan Pusat Statistik,” kata Ina.

Ina juga menyampaikan penghargaannya terhadap Maluku yang telah melakukan inisiatif sendiri, dan telah menunjukkan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dari semua pihak, bukan hanya merupakan tanggung jawab pihak Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau Dinas Ketahanan Pangan,” ujarnya.

Dalam hal ini, tanggung jawab pengendalian inflasi harus ditanggung bersama, karena inflasi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kemiskinan ekstrem dan masalah kesehatan seperti stunting. Selain itu, inflasi yang terlalu rendah juga berpotensi membahayakan, karena dapat diartikan bahwa perekonomian lemah.

Kontrol inflasi dan implementasi GPM merupakan upaya bersama oleh TPID Provinsi Maluku dan berbagai instansi lainnya, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Melalui GPM dan operasi pasar, yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 09.00 WIT di Pasar Batu Merah, mereka telah berhasil menjaga harga di bawah harga pasar.

Sementara itu Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Saimima menyampaikan bahwa, pelaksanaan usaha dan strategi dalam menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerjasama dengan Kabupaten Kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan IHK di Provinsi Maluku,” jelasnya.

Saimima juga mengatakan, strategi yang saat ini dilakukan oleh TPID Mauku adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 09.00 WIT, berlokasi di Pasar Batu Merah dengan harga jual di bawah harga pasar.

“Kami juga mendirikan kios pengendali di Pasar Mardika yang menyediakan beberapa kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng kita, gula pasir dsb, yang dipasok oleh Bulog Maluku Dan Maluku Utara,” terangnya.

Selain itu juga setiap Hari Kamis, Saimima mengatakan, dilaksanakan Rapat Koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GPM atau operasi pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa.

“TPID Maluku juga menyusun Standar Operating System (SOP) pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar yang melibatkan semua TPID Provinsi dan Kota Ambon,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, guna mengendalikan inflasi TPID Provinsi memperkuat dan mendorong kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota khususnya dari Daerah yang surplus ke Daerah yang defisit.

“Bantuan yang telah kami berikan, seperti penyerahan bibit kangkung (salah satu komoditas yang menyumbang inflasi) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, ke petani di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu penyanggah Kota Ambon yang merupakan salah satu Kota IHK.” Ungkapnya.

TPID Maluku juga Ungkap Saimima, telah menerapkan satu data untuk harga pangan di Kota Ambon dan Kota Tual yang bersumber dari data harga pangan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sementara untuk harga pangan Kabupaten bersumber dari harga pangan yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

“Banyak strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Maluku, dengan didukung oleh Pangdam, Kapolda, Pelindo, Angkasa Pura, maupun BUMN dan BUMD lainnya dalam usaha pengendalian inflasi, sehingga capain inflasi kita pada bulan Juli 2023 sebesar 4,23% yoy, sangat terkendali jika dibandingkan dengan bulan Juni 2023 yaitu 6,07% yoy,“ jelasnya.

Pada kesempatan itu juga Gubernur dalam sambutan tertulisnya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berusaha mengendalikan inflasi di Daerah ini.

“Terkait kebijakan Pembangunan Anggaran Dana Transfer Umum 2%, Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp.8.550.629.664 yang dialokasikan kepada beberapa OPD dalam usaha mengendalikan inflasi yaitu Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, dan Dinas Perhubungan tahun 2022,” terangnya.

Ia menjelaskan, capaian realisasi anggaran tersebut sebesar 88,70% atau Rp 7,58 miliar, dimana sisa anggaran sebesar 3,053% tidak digunakan karena ada peruntukan untuk kegiatan yang sama pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, dan Dinas Pertanian, hal ini berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan mitra Kejati Maluku. (*)