Pemilik Tanah Masih Berjuang, KDMP Bangunrejo Rembang Justru "Gas Pol" Tetap Dibuka Mei Mendatang

REMBANG - Polemik pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, hingga kini belum menemui titik temu. 

Meski diwarnai sengketa tanah yang alot, proyek senilai Rp1,6 miliar tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 18 Mei 2026 mendatang.

Kepala Desa Bangunrejo, Kusminanto, mengonfirmasi kabar tersebut berdasarkan informasi terbaru yang ia terima.

“Insyaallah, info yang saya dapat itu KDMP akan beroperasi pada 18 Mei 2026," ujarnya kepada awak media, Jumat (24/4/2026).

Menanggapi tudingan yang beredar, Kusminanto menegaskan bahwa posisi Pemerintah Desa (Pemdes) bukanlah dalam rangka bermusuhan dengan pihak pelapor, Bambang Sukamto. 

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lahan tersebut didasari atas izin pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kepada pihak pengelola (Pemdes).

"Saya selaku kepala desa hanya sebagai pinjam pakai ke Pemkab dan dikabulkan. Masa pinjamnya lima tahun. Dulu digunakan untuk lapangan voli pemuda, dan sekarang untuk KDMP. Setelah memegang surat izin dari Pemkab, saya memiliki landasan legalitasnya," jelasnya.

Terkait persoalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang menjadi dasar klaim warga, Kusminanto memberikan penjelasan mengenai perubahan data administrasi.

Ia menyebut bahwa pada tahun 2021, lahan tersebut tercatat atas nama Pemkab. Namun, ia mengakui adanya perubahan urutan SPPT pasca-tahun 2024 yang kembali memunculkan nama warga.

"Ini yang saya berikan penjelasan, akan saya pertanggungjawabkan karena ini valid sesuai apa yang saya tahu," tegasnya.

Di sisi lain, sengketa ini memasuki babak baru setelah Bambang Sukamto, warga yang mengaku sebagai pemilik lahan, tidak tinggal diam. Setelah sebelumnya melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Bambang kini bersiap membawa persoalan ini ke ranah politik dan legislatif.

Bambang menegaskan akan segera mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPR RI dan DPRD dalam waktu dekat. Langkah ini diambil karena ia merasa lahan miliknya telah diserobot secara sepihak untuk pembangunan gerai koperasi tersebut.

"Jalur birokrasi dan politik akan kami tempuh secara bertahap untuk mencari keadilan atas lahan kami di Kecamatan Pamotan," tutur Bambang dalam keterangannya, Selasa (21/4). (*)