Pemerintah Masih Evaluasi Keberadaan Pasukan TNI di UNIFIL Pasca-insiden di Lebanon

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait penarikan pasukan TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Saat ini, pemerintah masih fokus melakukan koordinasi menyusul insiden yang menimpa prajurit Indonesia di wilayah konflik tersebut.

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah lanjutan terkait penugasan pasukan akan sangat bergantung pada hasil penilaian situasi di lapangan serta komunikasi dengan perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Apa yang kita minta yang disampaikan perwakilan kita di PBB juga itu bagian dari evaluasi. Ya kita lihat dulu hasilnya kan," tambahnya.

Komitmen Internasional dan Keamanan Personel

Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam UNIFIL merupakan bentuk komitmen solid terhadap perdamaian dunia. Oleh karena itu, keputusan mengenai perubahan partisipasi pasukan tidak dapat diambil secara terburu-buru.

Yvonne menyatakan bahwa usulan penarikan memerlukan pertimbangan yang sangat matang dari berbagai aspek, mulai dari keselamatan personel hingga relevansi mandat UNIFIL di kawasan tersebut.

“Sehingga, berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” jelas Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.

Koordinasi Ketat dengan PBB

Ia mengingatkan bahwa misi UNIFIL beroperasi di bawah mandat Dewan Keamanan PBB dan dikoordinasikan oleh Sekretariat PBB. Sebagai negara kontributor pasukan, Indonesia terus menjalin komunikasi erat dengan PBB guna mendapatkan informasi terkini mengenai jaminan keamanan pasukan di lapangan.

Hingga saat ini, tercatat tiga personel TNI gugur dan delapan lainnya mengalami luka-luka dalam tiga serangan terpisah saat menjalankan tugas perdamaian di Lebanon. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan keberlanjutan misi di masa mendatang. (*)