Pemerintah Buka 35.476 Lowongan Kopdes Merah Putih, Seleksi Dibuka hingga 24 April

JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai 15 April 2026. Total sebanyak 35.476 lowongan disiapkan untuk memperkuat penggerak ekonomi berbasis desa dan pesisir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, rekrutmen ini ditujukan untuk menjaring sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi dan kawasan nelayan secara profesional.

“Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk terlibat dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Ia merinci, dari total lowongan tersebut, sebanyak 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer Kopdes Merah Putih yang berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara 5.476 posisi lainnya dialokasikan untuk pegawai KNMP di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh peserta yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi panselnas dan dibuka hingga 24 April 2026. Seleksi bersifat terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan usia maksimal 35 tahun.

Zulkifli menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan dilakukan secara transparan.

“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Jika ada yang meminta imbalan dengan janji lulus, itu penipuan,” tegasnya.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembentukan 30.000 unit Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Kehadiran manajer koperasi dinilai krusial dalam menggerakkan aktivitas ekonomi desa secara lebih terstruktur dan produktif.

Selain membuka peluang kerja bagi masyarakat, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi akar rumput melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan terintegrasi. (*)