Pelaksanaan MBG Bermasalah, Sekda Malut Beberkan Sejumlah Persoalan

SOFIFI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu memberikan manfaat kini mengalami masalah dan kendala serius di Maluku Utara (Malut). 

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekda Malut) Samsuddin Abdulkadir saat melakukan rapat dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di ruang kerjanya, Senin (4/5/26). 

“Beberapa permasalahan-permasalahan yang kita bahas tadi termasuk yang dilaporkan ada masalah listrik, sinyal, kemudian masalah kebutuhan bahan pokok atau bahan bakunya,” ungkap Samsuddin di depan kantor Gubernur. 

Untuk mengatasi masalah kebutuhan bahan pokok, Pemprov Malut berencana melakukan rapat lanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun ini. 

“Mudah-mudahan nanti kita rapat lanjutan dengan Dinas Pertanian, karena kalau tambahan lagi nanti akan sudah tiga kali lipat ini,maka kita berharap bahan bakunya masih tersedia jadi nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dengan pihak terkait lainnya,” ujarnya. 

Sebelumnya di tahun 2025 kemarin, Malut memiliki 68 SPPG. Sementara di tahun ini terjadi penambahan sehingga total SPPG secara keseluruhan sebanyak 108 dan yang sementara diproses sebanyak 61.

Selain itu, kata Samsuddin, terdapat 175 titik SPPG kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang kini sama sekali belum beroperasi.

Meski demikian, menurutnya, SPPG 3T ini yang sudah terverifikasi sebanyak 33 yang memiliki porsi penyediaan MBG cukup kecil untuk menangani sekolah yang sulit dijangkau.

Sehingga porsi MBG yang disediakan mulai dari 20 hingga 30 paket MBG, seperti di Desa Mare Gam, Mare Kofo, dan Desa Talaga Kota Tidore Kepulauan. 

“Ketersediaan bahan pokok kebutuhan dapur untuk menyanggupi 108 SPPG yang aktif saat ini masih terbilang aman, akan tetapi, jika tambahan 61 dapur dan 175 unit SPPG kategori 3T perlu dilakukan pengkajian mengenai bahan baku kebutuhan,” ucapnya. 

Selain menghadapi masalah ketersediaan bahan pokok, jaringan hingga faktor geografis agar MBG dapat menjangkau setiap sekolah, SPPG kategori 3T rupanya dihadapkan dengan masalah lain.

Menurut Samsuddin, ada kendala minimnya para investor untuk mendirikan dapur SPPG. Hal ini dikarenakan porsinya terlalu kecil menyebabkan para investor enggan untuk menangani kebutuhan siswa. 

“175 SPPG 3T ini agak berbeda ya karena kecil jadi sepertinya ada peminat yang tidak terlalu banyak. Kami tadi mengkoordinasikan, mudah-mudahan supaya bisa terpenuhi,” pungkasnya.

“Mudah-mudahan di titik-titik yang lain juga ada investor yang bersedia melakukan pengelolaan. Jadi kita berharap pihak-pihak yang terlibat mau membangun SPPG-nya,” tanda Sekda Malut. (*)

Penulis: Muhammad Fajar Djulhijan