PBB Soroti Ancaman Serangan AS ke Iran, Infrastruktur Sipil Tak Boleh Jadi Target Perang

JAKARTA Peringatan keras disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait meningkatnya eskalasi retorika konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Lembaga internasional tersebut menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil dalam situasi perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, melontarkan ancaman melalui media sosial yang menyebut kemungkinan penghancuran fasilitas vital Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, apabila kesepakatan tidak tercapai.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa infrastruktur sipil, terutama fasilitas energi, tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik bersenjata.

Menurut Dujarric, Sekjen PBB Antonio Guterres telah berulang kali mengingatkan bahwa hukum humaniter internasional melindungi warga sipil dan fasilitas pendukung kehidupan mereka. Bahkan dalam kondisi perang, serangan yang berpotensi menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar tetap dilarang.

PBB juga kembali menyerukan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai. Organisasi tersebut menilai bahwa eskalasi ancaman hanya akan memperburuk situasi global dan meningkatkan risiko krisis kemanusiaan.

Sebelumnya, pada akhir Maret, Trump mengancam akan menghancurkan sejumlah fasilitas strategis Iran, termasuk kilang minyak dan instalasi penting lainnya, jika negosiasi gagal dan jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak dibuka. Ancaman tersebut kembali ditegaskan pada awal April dengan target waktu tertentu.

Di sisi lain, Inggris dilaporkan menolak memberikan izin kepada AS untuk menggunakan pangkalan militernya dalam potensi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran. Sikap ini mencerminkan kekhawatiran internasional terhadap kemungkinan pelanggaran hukum perang. (*)