Pandawa 5 Ajak Masyarakat Tidak Mudah Tergiring Hoax

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan (IUP) bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang viral di media sosial dalam acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu (18/11/2023).  

Hal ini nyatanya benar adanya, seperti klarifikasi yang sudah diberikan oleh Gus Yahya melalui CNN (21/11/23) yang mengakui dan membenarkan ada nya pembagian konsesi tambang ke PB NU", jelas sudah ada pernyataan  dari Presiden Jokowi saat Muktamar NU di lampung tahun 2021 ujar beliau. 

Akan tetapi, gonjang ganjing akan penyataan Prabowo tersebut telah terjadi pembelokan dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang bersebengan kepentingannya. Misalnya dengan memframing opini bahwa seolah-olah Prabowo berikan berita palsu terkait konsesi tambang yang diterima oleh PB NU yang bertujuan untuk "mengadu domba" antara Capres Prabowo dengan PBNU. Tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membentuk opini negatif tantang Prabowo yang diprovokasi untuk berhadap-hadapan dengan PBNU. Harapannya tentu saja ummat islam yang bergabung dalam ikatan keorganisasian maupun bathiniah ke Nahdatul Ulama akan memiliki sentimen negatif kepada Capres Prabowo. 

Framing opini yang memecah belah seperti ini menjadi pengingat penting tentang perlunya melakukan pemeriksaan fakta yang cermat dan pelaporan yang bertanggung jawab. Dampak dari berita palsu terhadap persepsi publik dan reputasi pihak yang terlibat menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memverifikasi informasi sebelum disebarkan ke publik.

Menanggapi hal tersebut, Adheri Zulfikri Sitompul SH bidang hukum Pandawa Lima Relawan Pemenangan Prabowo Gibran for Presiden RI di tahun 2024 menyampaikan bahwa "apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bukanlah berita palsu atau hoax. Data dan fakta peristiwanya jelas benar ada. Selain itu secara hukum, proses terkait konsesi tersebut masih berjalan sehingga yang disampaikan Prabowo tersebut adalah kenyataan yang ada bukan berita palsu atau hoax. 

Adheri juga menyampaikan bahwa untuk membuka lebih terang dan jelasnya hal ini maka perlu pemerintah maupun PB NU sendiri dapat memberikan penjelasan sudah sampai mana realisasinya termasuk siapa saja atau perusahaan tambang mana yang melakukan kerjasama operasional dengan PB NU. Kebijakan Presiden Jokowi untuk menyertakan PBNU dalan urusan tersebut tentunya tujuannya sangat mulia untuk mensejahterakan masyarakat ujar Adheri Sitompul. 

Selain itu, menyikapi pembelokan dan framing opini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi HOAX, Adheri Sitompul menghimbau pada masyarakat agar “aware” terhadap HOAX. Sebab Cara Kerja Hoax sifatnya berada di luar kesadaran seperti yang diungkapkan Ziad Abdelnour bahwa "Rumors are carried by hatter's, spread by fools, and accepted by idiots.

Jadi  "Hoax itu dibawa atau di carried/create by haters yakni oleh para pembenci yang lalu disebarkan oleh para fools "orang orang yang tidak cakap atau tidak pintar" selanjutnya  "diterima " oleh orang orang yang tidak cakap atau bodoh atau idiot "accepted by idiot”

Oleh karena itu, Aderi benar-benar menghimbau kepada masyarakat untuk secara cerdas menelaah dan mengkonfirmasi dengan data dan logika agar tidak dengan mudah digiring oleh opini tertentu apalagi HOAX itu jangan jadikan diri kita menjadi termasuk dalam golongan "pembenci", "tidak cakap" lalu "idiot" dalam menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Capres Pak Prabowo ujar Adheri Sitompul ketika di Rumah Pandawa Lima seputaran Raden Saleh Jakarta Pusat sebagai markas besar Relawan Pandawa Lima.