MUI Jatim Ingatkan Infiltrasi LGBTQ di Ruang Digital, Desak Regulasi Total

SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menyerukan gerakan kolektif lintas sektor untuk membentengi ruang digital generasi muda dari paparan budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ).

Langkah proteksi ini dinilai mendesak menyusul makin agresifnya infiltrasi nilai-nilai luar yang bertentangan dengan norma agama dan ideologi bangsa.

​Ketua Umum MUI Jatim, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, M.A., menyatakan dukungannya terhadap ketegasan pemerintah yang menempatkan ancaman dimensi ideologi ini sebagai prioritas pertahanan nonmiliter.

Namun, ia mengingatkan aturan hukum tidak akan mempan tanpa adanya kepekaan sosial.

Ditemui usai prosesi pengukuhan pengurus masa khidmat 2025–2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Ahad (12/7/2026), Prof Halim menegaskan bahwa tantangan zaman ini bergerak sangat cepat.

Masalah sosial, degradasi moral, hingga infiltrasi budaya menyimpang seperti LGBTQ kini masuk langsung ke gawai anak-anak.

"MUI Jatim mendukung penuh hadirnya regulasi hukum yang ketat dari pemerintah, tetapi kita tidak bisa bersikap apatis. Regulasi itu wajib, namun benteng paling hakiki tetap berada di institusi keluarga dan kepedulian sosial antarwarga," ujar Prof. Halim secara mendalam.

​Guru besar yang dikenal kritis ini menambahkan, peran ulama sebagai pelayan umat (khadimul ummah) harus diimbangi dengan keaktifan masyarakat untuk saling menjaga dari hulu hingga hilir.

​"Ketika ada anak-anak atau remaja di lingkungan sekitar kita yang mulai rapuh atau butuh perhatian, masyarakat harus hadir, memberikan perhatian, dan mendukung mereka. Semangat saling menjaga inilah yang wajib terus kita perkuat di Jawa Timur," tegasnya.

​Menambahkan hal tersebut, Sekretaris MUI Jatim, Dr. Lia Istifhama, menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat dalam menghadapi pergeseran nilai moral di era digital.

Menurutnya, proteksi generasi muda tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional yang kaku, melainkan butuh pendekatan humanis yang melibatkan seluruh elemen di akar rumput.

​"Penguatan moral harus dilakukan secara bersama-sama. Ulama, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya perlu terlibat aktif dalam memberikan pemahaman yang baik kepada generasi muda," ungkap Lia Istifhama secara lugas.

"Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri atau saling melempar tanggung jawab lagi," lanjutnya.

​Melalui sikap resmi yang dirilis tepat pada hari pengukuhan pengurus baru ini, duet kepemimpinan Prof. Halim Soebahar dan Dr. Lia Istifhama di kesekretariatan memberikan sinyal kuat bahwa MUI Jatim periode ini akan lebih responsif, inklusif, dan proaktif dalam mengawal isu-isu sosial demi menjaga masa depan moralitas umat di Jawa Timur. (*)