Diversifikasi Pengurus Baru, MUI Jatim Libatkan Lintas Profesi

SURABAYA - Pengurus baru Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Gedung Negara Grahadi, Minggu (12/7/2026).

Organisasi ini juga memperkenalkan struktur kepengurusan baru yang memadukan unsur ulama, akademisi, profesional, tenaga kesehatan, hingga birokrat.

Di jajaran Dewan Pertimbangan MUI Jatim, Khofifah Indar Parawansa dipercaya sebagai ketua, didampingi Wakil Ketua Emil Elestianto Dardak (Wagub Jatim) dan KH Muhammad Haris (Bupati Probolinggo).

Sekretaris Dewan Pertimbangan dijabat Abdul Aziz Wahab, didampingi Adhy Karyono, serta Akhmad Sruji Bahtiar.

Sejumlah ulama turut menjadi anggota Dewan Pertimbangan. Di antaranya KH Hasan Mutawakkil Alallah, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Zuhri Zaini, KH Fuad Noerhasan, KH Ubaidillah Faqih, KH Ahmad Azaim Ibrahimy, KH Atho'illah Sholahuddin, KH Kikin A. Hakim, H Sukadiono, H M Nuh, KH Abdurrahman Navis, KH Ahmad Hisyam Syafaat, KH Syafiuddin Abd. Wahid, dan H Tamhid Masyhudi.

Adapun kepemimpinan harian MUI Jatim dijabat Abd Halim Shoebahar yang menggantikan KH MHasan Mutawakkil Alallah yang mengundurkan diri sebagai ketua umum. Ia didampingi tiga Wakil Ketua Umum, yakni Akh Muzakki, H Thohir Luth dan KH Abdullah Arifin (Gus Aab).

Ketua Umum MUI Jatim, Prof Abd Halim Soebahar mengatakan, seluruh pengurus telah menjalani konsolidasi untuk memperkuat wawasan ke-MUI-an, keulamaan, serta pemahaman tentang Wasathiyatul Islam.

"Pengurus MUI harus memiliki wawasan ke-MUI-an yang mantap. Ada wawasan keulamaan, Taujihat Surabaya tentang Wasathiyatul Islam, dan berbagai pedoman yang harus dipahami agar MUI mampu menjalankan perannya secara optimal," ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan ancaman penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektronik yang kini berkembang dengan berbagai modus baru. Fenomena tersebut menjadi persoalan serius karena dapat menyasar semua kalangan.

"Semua kalangan bisa terkena jika tidak memahami modus-modus yang berkembang saat ini. Fatwa MUI tidak hanya berbasis kajian teks keagamaan, tetapi juga didukung penelitian lapangan, data ilmiah, dan klarifikasi dari para ahli," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyoroti besarnya kebutuhan masyarakat terhadap konten keislaman di ruang digital. 

Berdasarkan berbagai data, sekitar 60 persen pengguna media sosial mencari konten yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman.

"Kondisi tersebut menjadi peluang, sekaligus tanggung jawab besar bagi MUI untuk menghadirkan dakwah yang moderat, menyejukkan, serta berbasis ilmu dan sanad," katanya pada acara pengukuhan kepengurusan MUI Jatim masa khidmat 2025–2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim itu menyebut ruang digital kini menjadi arena baru dakwah. MUI harus hadir mengisi ruang itu dengan konten-konten keislaman yang mencerahkan, karena masyarakat memang membutuhkannya.

"Perkembangan media sosial juga membawa berbagai persoalan sosial baru. Tidak sedikit Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang membutuhkan pendampingan spiritual maupun psikologis," ujarnya.

Karena itu, peran MUI tidak lagi hanya berkutat pada persoalan fatwa dan pembinaan umat secara konvensional. Tapi juga harus mampu hadir menjawab persoalan kesehatan mental yang kini menjadi tantangan serius di tengah masyarakat.

"Kita menghadapi berbagai persoalan mental health, kesepian, kecemasan hingga disorientasi sosial. Di sinilah dakwah yang menenangkan dan memberi harapan menjadi sangat penting," paparnya.

Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar turut menegaskan MUI harus terus memperkuat sinergi antara ulama dan umara sebagai fondasi membangun bangsa. 

Hubungan harmonis antara pemerintah dan ulama seperti yang selama ini terbangun di Jatim perlu terus dipelihara sebagai contoh bagi daerah lain.

"Hubungan ulama dan umara harus semakin diperkuat. MUI hadir sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan umat. Tanggung jawab kita bukan hanya menjaga kehidupan keagamaan, tetapi juga menjaga persatuan bangsa," tegasnya.(*)