Menlu Palestina Soroti Krisis Gaza, PBB Sebut Akses Bantuan Masih Terhambat

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian, menyatakan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk dan membutuhkan respons internasional segera.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya di Turkiye, Jumat (17/4/2026). Ia menilai situasi di Gaza masih memprihatinkan meski telah beberapa bulan berlalu sejak kesepakatan gencatan senjata.

“Hari ini kita berada lima bulan setelah penandatanganan perjanjian Sharm el-Sheikh, dan apa yang kita lihat di Gaza tidak lain adalah bencana. Pembunuhan terus berlanjut, korban luka terus bertambah, dan bantuan kemanusiaan masih jauh dari yang dibutuhkan,” ujarnya.

Ia menggambarkan kondisi warga yang mengungsi dalam situasi tidak layak, tinggal di tenda yang rawan banjir dan minim sanitasi. Sejumlah laporan organisasi internasional juga menunjukkan warga hidup di tengah puing dan sampah, serta menghadapi keterbatasan pangan.

Aghabekian mempertanyakan lambatnya respons global terhadap krisis tersebut.

“Kapan bantuan darurat akan benar-benar berjalan? Kapan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan air bisa terpenuhi?” katanya.

Ia menilai kondisi saat ini merupakan akumulasi dari konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Di tengah situasi tersebut, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat pelanggaran terhadap gencatan senjata sejak Oktober 2025 telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan luka-luka.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyebut akses bantuan masih terkendala pembatasan barang tertentu.

OCHA menjelaskan, sejumlah peralatan yang dikategorikan sebagai “berfungsi ganda”, termasuk alat pembersih amunisi yang belum meledak, belum diizinkan masuk ke Gaza. Padahal, kebutuhan terhadap peralatan tersebut dinilai mendesak untuk mengurangi risiko bagi warga sipil dan pekerja kemanusiaan.

“Lebih dari selusin kecelakaan yang melukai lebih dari 30 orang telah terjadi pada 2026 akibat bahan peledak yang belum dibersihkan,” demikian pernyataan OCHA.

Distribusi bantuan tetap dilakukan melalui dua perlintasan utama, yakni Kerem Shalom/Karem Abu Salem dan Zikim. Bantuan meliputi bahan bakar, makanan, perlengkapan medis, hingga kebutuhan dasar lainnya.

Namun, tanpa peralatan khusus, upaya yang dilakukan masih terbatas pada edukasi risiko, bukan penanganan langsung di lapangan.

Selain itu, lembaga kemanusiaan juga terus memberikan layanan perlindungan, termasuk dukungan kesehatan mental, layanan kesehatan reproduksi, serta bantuan bagi korban kekerasan berbasis gender.

OCHA juga melaporkan adanya insiden serangan yang berdampak pada kawasan permukiman, termasuk fasilitas sipil seperti sekolah dan tempat penampungan.

Di wilayah Tepi Barat, jumlah pengungsi juga terus bertambah. Dalam dua pekan pertama April 2026, sekitar 150 warga dilaporkan mengungsi, sehingga total pengungsian sepanjang tahun ini mencapai lebih dari 2.500 orang, termasuk lebih dari 1.100 anak-anak.

PBB kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas kemanusiaan sesuai dengan hukum humaniter internasional. (*)