PBB Masukkan Israel ke Dalam Daftar Negara Pelaku Kekerasan Seksual

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan Layanan Penjara Israel dan otoritas Israel lainnya yang tidak disebutkan namanya ke dalam daftar hitam dunia sebagai pelaku  kekerasan seksual terkait konflik.

Penetapan ini menempatkan entitas Israel dalam kerangka pengawasan bersama kelompok-kelompok seperti Hamas.

Daftar hitam (secara resmi Laporan Sekretaris Jenderal tentang Kekerasan Seksual Terkait Konflik) melacak pihak-pihak yang secara kredibel dicurigai melakukan pola kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan penyiksaan

PBB kemungkinan akan mengumumkan pada Kamis (hari ini) atau Jumat besok, bahwa mereka akan menambahkan badan-badan Israel ke dalam daftar hitam negara dan organisasi teror yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik.

Israel akan dicantumkan bersama Hamas, yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh PBB telah melakukan kekerasan seksual selama penyerangan 7 Oktober terhadap sandera yang ditahan di Gaza.

Media Israel, Jerusalem Post yang mengetahui hal itu secara eksklusif pada Rabu malam menyebutkan, bahwa Layanan Penjara Israel itu  akan dimasukkan dalam daftar tahun 2026, bersama dengan otoritas Israel lainnya.

Perkembangan itu menyusul laporan dari perwakilan Sekretaris Jenderal PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, Pramila Patten, yang menyimpulkan bahwa ada alasan masuk akal bagi Hamas untuk melakukan tindakan pemerkosaan dan kekerasan seksual selama penyerangan  7 Oktober dan selama penahanan sandera di Gaza.

Israel mengklaim bahwa setelah Hamas dimasukkan ke dalam daftar tersebut, tekanan besar kemudian diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memasukkan juga Israel ke dalam daftar juga.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon langsung bereaksi. Ia menjelaskan, bahwa Israel bekerja sama dengan PBB, memberikan informasi, dan bertindak dengan penuh transparansi.

Dia mengatakan bahwa Sekjen PBB memilih mengabaikan fakta dan 'melanjutkan kampanye hasutan dan kebohongan terhadap Israel'.

"Siapa pun yang mampu memasukkan Israel ke dalam daftar yang sama dengan Hamas dan pemerkosa tidak memiliki rasa moralitas," lanjutnya katanya kepada PBB.

Israel kemudian menyatakan, tidak akan menjalin kontak dengan Kantor Sekretaris Jenderal PBB selama Guterres memimpin organisasi tersebut.

Berita ini muncul setelah lebih dari dua minggu New York Times menerbitkan opini yang sangat kontroversial oleh jurnalis Nicholas Kristof tentang dugaan pola kekerasan seksual yang meluas terhadap pria, wanita, dan bahkan anak-anak Palestina oleh tentara Israel, pemukim, interogator di badan keamanan internal Shin Bet, dan oleh para penjaga penjara'.

Kristof mengakui memang 'tidak ada bukti bahwa para pemimpin Israel memerintahkan pemerkosaan', tetapi ia mengklaim bahwa aparat keamanan telah menciptakan budaya dimana kekerasan seksual telah menjadi salah satu prosedur operasi standar' Israel.

Dia menulis opini tersebut berdasarkan "percakapan dengan 14 pria dan wanita yang mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual oleh pemukim Israel atau anggota pasukan keamanan.

Dia mengutip seorang terduga tahanan yang mengklaim bahwa petugas Layanan Penjara Israel memaksa memasukkan benda-benda ke dalam rektumnya.

Seorang terduga tahanan lain dari Gaza mengklaim bahwa dia ditahan, dilucuti pakaiannya, dan saat matanya ditutup dan tangannya diborgol, seekor anjing dipanggil, sebelum anjing itu mencoba 'menaikinya'.

Dia juga menuduh AS terlibat dalam dugaan kekerasan seksual tersebut, karena uang pajak Amerika mensubsidi lembaga keamanan Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel menyebutnya sebagai 'salah satu fitnah berdarah terburuk yang pernah muncul di media modern'. (*)