Masa Reses DPR RI, Hasanuddin Wahid Serap Gagasan Pemkot Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Masuk pada masa reses, Komisi X DPR RI Hasanudin Wahid melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Malang, Rabu (4/10/2023). 

Pada agenda kunjungan tersebut Hasanuddin bertemu dengan Pemerintah Kota Malang untuk menyerap gagasan dan aspirasi warga. 

Tak hanya itu Komisi X juga melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap program pemerintah terutama dalam menjalankan aturan perundang-undangan.

"Kita melakukan pengawasan program-program pemerintahan yang dilaksanakan di Kota Malang, terutama terkait peraturan perundang-undangan, kemudian tentu saja untuk anggaran, dan sebagainya. Kami dalam rangka menyerap seluruh aspirasi, gagasan, usulan-usulan dari masyarakat Kota Malang," jelasnya pada TIMES Indonesia setelah kunjungan.

Hasil aspirasi dan data-data yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat Komisi X DPR RI setelah masa reses hingga 30 Oktober 2023. 

"Khususnya dari Pemkot Malang, stakeholder, di tiga bidang yaitu Kemendikbudristek, Kemenparekraf, dan keolahragaan, termasuk perpustakaan," lanjutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB itu juga menyampaikan pesan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengenai Pemkot Malang yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 138 miliar. Terlebih Kota Malang memiliki potensi luar biasa dalam membangun kekuatan ekonomi.

"Kota Malang ini punya potensi luar biasa karena jumlah mahasiswa dan penduduknya hampir berimbang. Kami ingin tahu apakah itu bisa menjadi kekuatan ekonomi yang baru di kota Malang dan bisa menggerakkan sekaligus menumbuhkembangkan ekonomi kreatif," sebutnya. 

Ia mengaku bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan desain rencana Pemkot Malang dalam memanfaatkan besarnya jumlah mahasiswa di Kota Malang. Untuk itu dalam masa reses di Kota Malang, Komisi X juga akan melaksanakan kunjungan lapangan ke Malang Creative Center (MCC) yang digadang sebagai inkubasi ekonomi kreatif.

"Sampai sekarang kita belum lihat desain yang jelas terkait memanfaatkan besaran jumlah usia muda. Karena itu perekonomian hidup. Misalnya saja sudah menjalar kopi-kopian, bukan hanya di Kota Malang tapi merambah sampai Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kita ingin tahu desain terbaik untuk mempercepat itu," ungkap Cak Wahid.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut Komisi X DPR RI banyak menyampaikan perihal olahraga, pemerintahan, pendidikan dan Rencana Undang-Undang (RUU). 

"Kita diminta apa harapannya terkait pariwisata agar dapat memfasilitasi dan masuk di Undang-Undang tersebut. Penekanan di sini terkait dengan RUU pariwisataan dan keolahragaan," jelas Wahyu.

Wahyu juga menyampaikan bahwa hadirnya MCC dapat mengatasi kekhawatiran bertambahnya pengangguran terdidik di Kota Malang. Namun untuk mengtasi masalah tersebut diburuhkan sinergi antara berbagai stakeholder, baik pemerintah daerah maupun pusat.

"Jadi kita menjadi kota ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif itu ada peningkatan SDM, berati ada level pendidikan yang nanti akan masuk di Kota Malang. Dari itu lah akan ada sinergitas dari peningkatan SDM, ekonomi kreatif itu bisa menekan," sambungnya. (*)