Legislator Minta Pemkot Bontang Tekan Kasus Stunting di 2023

TIMESINDONESIA, BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, meminta Pemkot Bontang menekan angka stunting yang terjadi di Kota Taman. Sebab, berdasarkan tren sejak 2021 angka stunting setiap tahunnya mengalami peningkatan.

BW, sapaan akrab Bakhtiar Wakkang,   memaparkan di 2021 lalu kasus stunting di angka 19 persen penduduk Bontang atau sekitar 1.165 kasus. Berikutnya di 2022 naik menjadi 1.200 kasus lebih, dan tahun 2023 ini pun berpotensi terus mengalami kenaikan bila tidak tertangani dengan baik. 

“Ini pola pendistribusiannya yang bermasalah ataukah prokernya yang perlu dievaluasi. Harus segera dicari titik permasalahannya di mana,” terangnya, Kamis (29/6/2023). 

Belum lagi, lanjut BW, kasus stunting rata-rata didominasi di wilayah pesisir. Seperti Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Loktuan, serta Kelurahan Tanjung Laut Indah (TLI). Padahal, rata-rata penduduk di kelurahan tersebut kesehariannya berprofesi sebagai nelayan alias pencari ikan.

Namun, kata BW, mungkin karena penghasilan mereka yang minim, akhirnya berdampak pada asupan makanan yang diberikan ke buah hati mereka.

“Jangan sampai karena pendapatan mereka (nelayan) tidak maksimal, akhirnya mereka jual ikannya untuk membeli mi instan lalu diberi makan ke anak-anaknya. Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah agar di tahun ini angka stunting bisa ditekan,” sebut BW.  

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan, jika saat ini dirinya bersama jajarannya, sedang giat-giatnya melakukan berbagai upaya dalam upaya menekan kasus stunting di Kota Taman. Apalagi hal tersebut sudah diinstruksikan oleh Presiden RI, yang mana di 2024 nanti angka stunting di Indonesia turun di angka 14 persen.

“Memang stunting ini masalah kita bersama. Jangan sampai dicanangkan 2024 Indonesia Emas, justru jadi Indonesia Cemas atau Lemas,” terang Basri 

Kendati begitu, Basri tak hanya ingin berfokus pada penurunan kasus stunting semata. Namun juga lebih kepada penanganan yang maksimal. Sebab jika hanya menurunkan kasus, data bisa dimanipulasi dengan cara dihapus.

Tentu cara ini, kata Basri, tidak ingin dilakukan Pemkot Bontang, sebab melalui penanganan yang maksimal dinilai dapat menjadi upaya memperbaiki generasi. (*)