Kuota Haji 2026 Sumbar: Angka Lebih Kecil, Tapi Sejatinya Bertambah dan Lebih Adil
Perubahan angka kuota haji hanyalah dampak dari sistem baru, bukan pengurangan hak, dan justru Sumbar mendapat tambahan alokasi di akhir.
PADANG - Munculnya anggapan bahwa kuota untuk Sumatera Barat di musim haji 2026 berkurang dibanding tahun lalu, mendapat penjelasan resmi dan rinci dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, perubahan angka itu hanyalah dampak dari sistem baru, bukan pengurangan hak, dan justru Sumbar mendapat tambahan alokasi di akhir.
Rifki menegaskan, mulai tahun ini aturan berubah total mengacu UU No.14 Tahun 2025.
Dulu kuota ditetapkan berdasarkan angka sejarah, sekarang menggunakan sistem jumlah antrean daerah dibagi antrean nasional dikali kuota nasional, tujuannya menyamakan masa tunggu menjadi rata-rata 26 tahun di seluruh Indonesia .
Pada 2025 lalu sebanyak 4.613 jemaah haji Sumbar, sedangkan untuk 2026 ini sebanyak 3.928 haji Sumbar. Bedasarkan kuota dasar sistem baru, jika dibandingkan secara mentah ada selisih 685 jemaah.
"Kalau dibandingkan angka tahun lalu memang terlihat turun. Tapi kalau pahami aturan baru, kuota Sumbar tidak berkurang, malah bertambah," tegas Rifki.
Ia menjelaskan, seluruh kuota dasar 3.928 orang itu sudah terisi 100 persen.
Bahkan, Sumbar mendapat jatah tambahan 31 kuota hasil pembagian ulang dari provinsi lain yang tidak bisa memenuhi jatahnya. Total akhir kuota Sumbar 2026 ini sebanyak 3.959 jemaah.
"Artinya, kuota kita tahun ini justru lebih banyak dari yang ditetapkan awal, karena ada sisa dari daerah lain yang kita serap penuh," tambahnya.
Perubahan ini dilakukan karena sebelumnya ada ketimpangan parah, ada provinsi antreannya cuma belasan tahun, tapi ada yang sampai 40 tahun. Sekarang diatur agar semua daerah punya waktu tunggu yang hampir sama rata.
Untuk Sumbar, kebijakan ini membuat jemaah yang mendaftar 2012 hingga Februari 2013 yang berangkat tahun ini.
"Jangan hanya lihat angka lebih kecil. Lihat tujuannya: agar adil buat semua provinsi. Ini langkah pemerintah menata sistem antrean supaya lebih merata dan berkeadilan," pungkas Rifki. (*)
Apa Reaksi Anda?
