Kritik PBNU, Warga NU DIY: NU Harus Kembali Jadi Penjaga Moral Bangsa

YOGYAKARTA - Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyuarakan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026.

Dalam Musyawarah Warga NU DIY yang digelar di Masjid KH Imam Aziz, Pesantren Bumi Cendekia, Yogyakarta, Minggu (31/5/2026), mereka menilai PBNU gagal menjaga kemandirian organisasi dan terlalu dekat dengan kekuasaan politik.

Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk mendorong lahirnya kepemimpinan baru di tubuh PBNU yang dinilai lebih amanah, independen, dan bebas dari konflik kepentingan politik maupun ekonomi.

Tokoh Muda NU DIY, KH. Muhammad Mustafied, menilai NU perlu melakukan refleksi mendalam menjelang pergantian kepemimpinan organisasi.

Menurutnya, NU selama ini dikenal sebagai organisasi keagamaan yang memiliki kekuatan moral, sosial, dan kultural yang besar. Karena itu, NU harus mampu menjaga independensinya serta tetap berpihak pada kepentingan umat dan masyarakat luas.

“NU memiliki modal sosial yang luar biasa besar. NU lahir untuk menjadi jalan khidmah, menjaga nilai-nilai Islam, kebangsaan dan kemanusiaan," kata Mustafied dalam keterangan resminya.

"Karena itu, NU harus tetap menjadi penjaga moral bangsa, bukan justru larut dalam kepentingan politik maupun ekonomi sesaat," lanjutnya.

Mustafied menjelaskan, forum Musyawarah Warga NU DIY digelar sebagai ruang silaturahmi sekaligus ikhtiar memberikan masukan konstruktif bagi masa depan organisasi.

Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk memecah belah warga Nahdliyin, melainkan sebagai bentuk kecintaan terhadap NU.

"Kami menyampaikan pandangan ini karena rasa cinta kepada NU. Organisasi sebesar NU terlalu penting untuk dibiarkan terseret dalam konflik elite atau kepentingan-kepentingan yang menjauhkan NU dari jamaahnya," ujar kiai muda yang tinggal di Mlangi, Gamping, Sleman ini.

Mustafied menilai salah satu tantangan yang dihadapi NU saat ini adalah menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa hubungan baik dengan pemerintah penting, namun NU tetap harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan kritik ketika diperlukan.

"NU harus tetap menjaga kemandirian dan nalar kritisnya. Hubungan dengan pemerintah boleh baik, tetapi jangan sampai menghilangkan kemampuan NU untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan kelompok-kelompok yang membutuhkan pembelaan," kata Mustafied.

Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti kebijakan pengelolaan konsesi tambang yang diberikan kepada organisasi keagamaan. Menurut Mustafied, persoalan tersebut perlu dikaji secara serius karena menyangkut aspek lingkungan, keadilan sosial, dan masa depan organisasi.

"Kami berpandangan bahwa kemaslahatan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. Ada aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan masyarakat yang juga harus menjadi pertimbangan utama," tegasnya.

Selain itu, Musyawarah Warga NU DIY mendorong keterlibatan yang lebih besar bagi generasi muda dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Mustafied menilai regenerasi kepemimpinan menjadi kebutuhan penting agar NU mampu menjawab tantangan zaman.

"Kaum muda harus diberikan ruang yang lebih strategis, bukan hanya menjadi pelaksana program. Mereka perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar NU tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan jamaah," ujarnya.

Forum Musyawarah Warga NU DIY menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendorong lahirnya kepemimpinan PBNU yang lebih independen, memperkuat kemandirian organisasi, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta menegaskan komitmen NU terhadap perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan kepada rakyat Palestina.

"Kami berharap seluruh ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya merawat NU agar tetap menjadi rumah besar umat yang membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara," terang Mustafied.

12 Poin Tuntutan Musyawarah Warga NU DIY

1. Mendorong lahirnya kepemimpinan baru PBNU yang independen.
2. Mengembalikan NU sebagai gerakan nilai dan khidmah sosial.
3. Mengembalikan konsesi tambang NU kepada negara.
4. Memperkuat nalar kritis organisasi terhadap negara.
5. Membangun tata kelola organisasi yang partisipatif.
6. Mendorong sistem kepemimpinan kolektif melalui AHWA.
7. Membentuk birokrasi profesional yang berkelanjutan.
8. Menata hubungan NU, banom, dan jamaah secara lebih efektif.
9. Menempatkan jamaah sebagai pusat kebijakan organisasi.
10. Memperkuat partisipasi generasi muda.
11. Meningkatkan transparansi dan profesionalisme pengelolaan aset NU.
12. Menegaskan dukungan NU terhadap perjuangan Palestina.

Musyawarah Warga NU DIY menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap NU agar organisasi tetap menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang independen, kritis, dan berpihak pada kemaslahatan umat. (*)