Konvergensi Kemitraan Turunkan Stunting di Maluku: Langkah Strategis untuk Kesehatan Anak

TIMESINDONESIA, AMBON – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Dr Anton A Lailossa, mengungkapkan bahwa Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam menangani masalah stunting yang menjadi isu kesehatan nasional.

Berdasarkan arahan Gubernur Maluku, Murad Ismail, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra terkait seperti Tim Penggerak PKK (TP-PKK) dan Posyandu.

Lailossa menjelaskan bahwa konvergensi antara OPD dan mitra terkait sangat penting dalam upaya penurunan angka stunting di Maluku. Langkah-langkah penurunan stunting oleh sektor kesehatan hanya mampu menangani sekitar 30%, sedangkan 70% sisanya berasal dari sektor non-kesehatan.

“Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara berbagai pihak diperlukan,” tegas Lailossa, Jumat ((14/7/2023).

Ia menyebutkan, Pemerintah Maluku menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat membantu penanganan stunting, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk TP-PKK. Selain itu, TP-PKK dan Posyandu juga memiliki program-program yang berfokus pada mengatasi permasalahan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Salah satu kemitraan yang sangat berarti adalah dengan TP-PKK. TP-PKK memiliki peran penting dalam menggerakkan gerakan penurunan stunting karena adanya tokoh atau figur yang dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Oleh karena itu, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, telah ditunjuk sebagai duta parenting sejak Juli 2019. Widya turun ke lapangan untuk menggerakkan para kader PKK di tingkat kabupaten/kota dan menjadi panutan hingga tingkat desa. Kemitraan ini terus berlangsung hingga saat ini.

Selain TP-PKK, kader posyandu juga aktif melalui Tim Pokjanal. Mereka mendapatkan bantuan dan arahan dari tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Saat ini, Pemerintah Daerah juga menjalin kemitraan dengan TNI/Polri, Kementerian Agama, dan berbagai pihak lainnya untuk melakukan gerakan bersama yang terpadu, termasuk memberikan arahan kepada kader posyandu.

Lailossa mengatakan, Bappeda memiliki peran penting dalam perencanaan, pemantauan, dan monitoring penurunan stunting. Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, merupakan sosok yang gigih dan berdedikasi dalam melawan stunting.

“Beliau (Widya Pratiwi Murad) melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting, bukan hanya karena masalah kemanusiaan, tetapi juga untuk mendukung program prioritas nasional,” kata Lailossa.

Dia menambahkan, motivasi Widya untuk menurunkan stunting didorong oleh keprihatinannya terhadap masa depan anak-anak Maluku yang dapat terhambat perkembangannya akibat kurang gizi dan infeksi berulang. Sejak awal masa pemerintahannya.

Lailossa mengungkapkan, Widya telah terlibat dalam upaya penurunan stunting, meskipun pada saat itu belum ada Peraturan Presiden yang secara khusus menetapkan peran PKK dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.

“Ibu Widya telah menjadi panutan dan memberikan sosialisasi tentang langkah-langkah yang dilakukan. Kontribusinya menjadi model dan memberikan masukan dalam penyusunan peraturan tersebut,” ujarnya.

Dalam perjalanan melawan stunting, kader PKK berjuang tanpa pamrih dan dengan semangat tinggi. Meskipun tidak mendapatkan bayaran, mereka dengan penuh keberanian dan tekad menuju desa-desa yang menjadi fokus penanganan stunting.

“Keikhlasan dan kasih sayang Ibu Widya terlihat jelas dalam tatapan mata dan pelukan yang diberikan kepada anak-anak. Setiap orang yang turut serta dapat melihat ketulusan seorang ibu yang peduli terhadap masa depan anak-anak negeri,” tegasnya.

Berkat kerja keras, konvergensi, dan kemitraan yang terjalin, penurunan stunting di Provinsi Maluku telah terjadi secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting turun dari 34% pada tahun 2018 menjadi 26% saat ini. Angka penurunan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan daerah sekitar di Kawasan Indonesia Timur.

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam menurunkan stunting masih ada. Angka stunting nasional saat ini sekitar 21%, sementara di Maluku masih berada di 26% dan menuju target 20%.

Oleh karena itu, lanjut Lailossa, penting bagi semua pihak untuk tetap fokus, gigih, dan berkolaborasi dalam mengatasi masalah kesehatan ini. Dengan bersatu, kita dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain upaya pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting. Setiap keluarga dapat peduli terhadap lingkungan sekitar dan mempengaruhi orang terdekat untuk memberikan asupan gizi yang baik dan menjaga sanitasi yang memadai. Pendidikan sejak dini tentang pentingnya kebersihan juga perlu ditanamkan agar gizi anak dapat terpenuhi dan infeksi berulang dapat dihindari.

“Dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif, kita dapat mencapai generasi yang lebih sehat dan bebas dari stunting. Yuk, berkontribusi dalam mengatasi masalah kemanusiaan ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Maluku!” pungkas Lailossa. (*)