Konflik AS–Israel Kian Panas, Legislator Majalengka Desak Perlindungan Jemaah Umrah

MAJALENGKA  Langit Timur Tengah kembali memanas. Eskalasi konflik pasca serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu penutupan sejumlah wilayah udara strategis.

Dampaknya terasa hingga ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang kini tertahan di berbagai bandara transit, dengan kepastian keberangkatan dan kepulangan yang menggantung.

Di tengah ketidakpastian geopolitik tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk bergerak cepat.

Ia meminta perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), segera mengambil langkah darurat demi memastikan keselamatan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI).

Ia mengaku sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. 

"Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi," ujar politisi asal Kabupaten Majalengka, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, gangguan signifikan pada jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pemulangan ke Tanah Air tidak boleh dibiarkan berlarut.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, hingga Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Langkah mitigasi konkret, lanjutnya, harus segera disusun. Mulai dari pendataan menyeluruh terhadap jemaah terdampak, pengalihan rute penerbangan alternatif, hingga penyediaan akomodasi sementara bagi mereka yang telantar di negara transit.

"Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara," tegasnya.

Di sisi lain, Kiai Maman juga menyoroti pentingnya pusat informasi resmi satu pintu. Dalam situasi krisis global seperti ini, arus informasi yang simpang siur berpotensi memicu kepanikan keluarga jemaah di Indonesia.

Pemerintah diminta aktif memberikan pembaruan berkala agar masyarakat tidak terjebak hoaks yang beredar di media sosial. Ia pun mengimbau penyelenggara travel umrah untuk intens berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan maksimal bagi jemaah di lapangan.

"Sementara itu, kepada para jemaah yang terdampak, kami berpesan agar tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI," imbauannya 

Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan konflik AS-Israel dan dampaknya terhadap jemaah umrah Indonesia hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam kondisi aman. Di tengah bayang-bayang krisis global, satu hal yang ditegaskan: keselamatan warga negara adalah harga mati. (*)