Komisi X DPR RI Soroti Ancaman dan Potensi Besar Cagar Budaya di Malang Raya

MALANG - Besarnya potensi budaya dan cagar budaya di Malang Raya menjadi sorotan Panitia Kerja (Panja) Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI. Dalam kunjungan kerja di Taman Krida Budaya Jawa Timur (TKBJ), Kamis (21/5/2026), DPR RI menilai kekayaan sejarah dan budaya di wilayah Malang masih belum tergarap maksimal dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung mengatakan, Malang Raya memiliki aset budaya yang melimpah, mulai dari situs sejarah hingga museum yang dinilai potensial menjadi pusat edukasi dan wisata budaya.

“Budaya dan cagar budaya yang ada di Malang Raya ini sangat banyak. Bahkan masih banyak potensi yang belum tergarap optimal. Karena itu kami berharap ada perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait,” ujar Tinro, Kamis (21/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi X turut menyoroti keberadaan museum di Kota Malang seperti Museum Pendidikan dan Museum Mpu Purwa yang dinilai menjadi aset penting pelestarian sejarah dan kebudayaan.

Namun, La Tinro juga mengaku prihatin setelah menerima informasi adanya warisan budaya yang terancam dibongkar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm penting agar perlindungan terhadap cagar budaya diperkuat.

“Kami tadi mendengar ada warisan budaya yang akan dibongkar. Itu tentu sangat disayangkan,” katanya.

Ia menilai pengelolaan cagar budaya di Indonesia perlu mencontoh sejumlah negara yang berhasil menjaga situs sejarah melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta dengan skema pendanaan bersama.

Selain perlindungan fisik, DPR RI juga mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke museum dan situs sejarah, khususnya dari kalangan pelajar. Menurut La Tinro, museum harus menjadi ruang pembelajaran karakter dan identitas budaya bangsa.

“Anak-anak sekolah perlu didorong bahkan diwajibkan mengunjungi museum. Karena di sana banyak pembelajaran dan bisa mengetahui watak budaya masyarakat kita,” ucapnya.

Komisi X DPR RI pun membuka peluang penguatan museum di Malang agar memiliki daya tarik yang lebih besar di masa depan, baik dari sisi fasilitas, pengelolaan, maupun konsep pemanfaatannya.

“Kami akan mendorong kementerian agar ada perhatian lebih besar terhadap Malang Raya. Potensi yang dimiliki sangat besar untuk dikembangkan,” tegasnya.

Berbagai masukan dari pelaku budaya dan pemangku kepentingan di Malang, lanjut La Tinro, juga akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan.

“Tadi banyak masukan terkait perlindungan dan regulasi. Semua sudah kami catat untuk penguatan kebijakan dan legislasi yang mendukung kebudayaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam menjaga kelestarian situs dan cagar budaya melalui regulasi yang telah dimiliki.

“Karena sudah ada perda dan perwal, semua situs yang dikelola pemerintah kota tetap kami jaga kelestariannya,” kata Ali.

Ia menambahkan, museum di Kota Malang ke depan diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga ruang ekspresi bagi para seniman dan pelaku budaya.

“Kami ingin Museum Mpu Purwa dan Museum Pendidikan bukan hanya untuk meletakkan barang sejarah, tetapi juga menjadi ruang ekspresi budaya bagi pelaku budaya di Kota Malang,” ujarnya.

Terkait kemungkinan revitalisasi maupun relokasi museum, Ali menyebut aksesibilitas dan ketersediaan lahan menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

“Nanti kalau ada arahan seperti itu, tentu kami bertanggung jawab mencarikan tempat yang strategis. Pemanfaatan aset maupun kerja sama dengan perguruan tinggi bisa menjadi alternatif pengembangan museum yang lebih representatif di masa mendatang,” pungkasnya. (*)