Kendalikan Inflasi Pangan, Bupati dan Distan Sumba Timur Launching GPM

TIMESINDONESIA, SUMBA TIMUR – Mencermati dinamika harga pangan pokok strategis dalam rangka  pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha pada 29 Juni 2023. Bupati bersama Dinas Pertanian dan Pangan (Distan) Kabupaten Sumba Timur me-launching Gerakan Pangan Murah (GPM).

Secara nasional GPM digelar secara bersamaan di 256 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 provinsi, salah satunya adalah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan bekerja sama Bulog, kelompok tani, dan pelaku usaha pangan.

Kegiatan GPM dibuka secara simbolis oleh Kepala Badan Pangan Nasional bersama Menko Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Gubernur BI secara hybrid  melalui aplikasi Zoom dihadiri bupati dan gubernur untuk hadir dan membuka GPM di wilayah masing-masing, khususnya Kabupaten Sumba Timur berlokasi di Pasar Padadita Waingapu, Senin (26/6/2023).

Bupati Sumba Timur Khristofel Praing mengatakan, sebagaimana dalam penyusunan perencanaan strategis pembangunan pertanian dan pangan merujuk pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yakni Sumba Timur Sejahtera, Harmoni, dan Tertib (Sehati).

“Ini tentunya untuk mewujudkan masyarakat Sumba Timur dalam semboyan Matawai Amahu Pada Njara Hamu yang sejahtera dalam membangun ketahanan pangan yang progresif dan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan perekonomian di Sumba Timur,” jelas dia.

Menurut Khristofel, tahun 2023 ini diperhadapkan dengan kenaikan harga pangan sebagai dampak dari resesi ekonomi. Karena itu, dengan GPM serentak nasional merupakan salah satu upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Dengan GPM ini salah satu tujuan untuk menstabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan,”ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, komoditas pangan yang dilakukan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (volatile foods) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi, daging ayam, ikan dan minyak goring yang sudah disediakan.

Sedangkan komoditas lainnya, kata dia, seperti cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani, peternak, poktan/gapoktan.

Senada dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nico Pandarangga menyampaikan, terkait dengan Stabilisais Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) diprioritaskan dilokasi barometer inflasi dan wilayah-wilayah yang mengalami gejolak pasokan dan harga pangan.

“Ini agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal dan juga perlu melibatkan stakeholder terkait seperti Perum Bulog, ID Food, BUMD Pangan, Petani/Poktan, Gapoktan, Distributor, Asosiasi dan pelaku usaha karena ini penting dalam pelaksanaan SPHP-GPM,” papar Nico.

Nico menyebut, untuk mengoptimalkan pelaksanaan SPHP-GPM di daerah diperlukan anggaran dukungan seperti publikasi dan informasi ke masyarakat yakni, media sosial, elektronik/online, dan lainnya.

Selain itu tambah dia, koordinasi dengan stakeholder terkait Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bank Indonesia, Forkopimda, Dinas Pertanian dan Pangan mendapat dukungan alokasi dana dari Badan Pangan Nasional untuk penyelenggaraan GPM lewat anggaran belanja tambahan (ABT) 2023.

“Dalam kegiatan ini ketersediaan komoditas pangan yang dijual GPM yaitu dari  Bulog (beras 5 ton, gula 1 ton, dan minyak goreng), untuk Gapoktan (cabe rawit, cabe keriting, tomat, buncis, kacang tanah, dan lainnya),” ujarnya.

Sedangkan pangan olahan yakni kacang dari Kecamatan Haharu, olahan kelor dari poktan Marangga Pandulang Kawangu, dan juga stok telur dan daging ayam dari Dinas Peternakan Sumba Timur.

“Saya harap dari pengendalian infasi serta SPHP GPM kedepannya agar menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat menyerap produksi kelompok tani dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” terang Kepala Distan Sumba Timur ini. (*)