Kemenag RI Segara Bahas Rencana Sosialisasi dan Aksi Nasional Moderasi Beragama

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag RI), Suyitno, menjelaskan bahwa penerbitan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama memberikan landasan yang jelas mengenai tahapan dan langkah strategis dalam penguatan moderasi beragama.

"Dengan regulasi ini, pemerintah berupaya untuk melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penguatan moderasi beragama," ucap Suyitno dalam Media Gathering Badan Litbang dan Diklat Kemenag di Jakarta pada Senin (4/3/2024).

Menurut Suyitno, terbitnya Peraturan Presiden tersebut menjadi langkah awal Kemenag, khususnya Badan Litbang dan Diklat Kemenag, dalam penguatan moderasi beragama. "Tugas berikutnya adalah menyusun rencana aksi, program, dan kegiatan yang mendukung terealisasinya tahapan-tahapan yang telah dirumuskan," jelasnya.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Suyitno. (FOTO: Fahmi/TIMES Indonesia)

Dalam konteks ini, Suyitno mengungkapkan bahwa akan diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Moderasi Beragama pada 6-8 Maret 2024 mendatang.

Rakornas tersebut akan membahas dua agenda utama, yaitu sosialisasi kebijakan dan regulasi penguatan moderasi beragama serta penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk implementasi penguatan moderasi beragama.

"Rakornas akan merumuskan Rencana Aksi Nasional Penguatan Moderasi Beragama yang lebih terukur sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023," tambahnya.

Rakornas Penguatan Moderasi Beragama akan dihadiri oleh utusan dari berbagai Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Perguruan Tinggi Negeri. Acara tersebut juga akan menghadirkan pembicara kunci, di antaranya:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto.
4. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. (*)