Kabupaten Sleman Targetkan Angka Prevalensi Stunting Dibawah 14 Persen

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Tekad Pemerintah Kabupaten Sleman menurunkan prevalensi stunting terus dilakukan. Berbagai program pun telah dijalankan untuk menurunkan angka stunting di Bumi Sembada.

Pada tahun 2023 ini, angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemkab Sleman menargetkan penurunan prevalensi stunting mencapai angka 14%, sesuai dengan RPJMN Indonesia.

“Kita semua harus bisa berkolaborasi menurunkan angka stunting di Kabupaten Sleman,” kata Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Rabu (1/11/2023).

Untuk mengoptimalkan program penutunan angka stunting, Pemkab Sleman menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tentang Penyusunan Rencana Kerja TPPS. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Atrium Hotel Yogyakarta, Selasa (31/10/2023).

Menurut Danang, pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sleman 15%. Temuan ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sedangkan berdasarkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berada di angka 6.88%.

“Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu di angka 16% untuk SSGI, dan 7.2% untuk e-PPGBM nya,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Danang menerangkan, penurunan angka stunting ini tidak lepas dari proses yang dilakukan oleh TPPS Sleman dalam melakukan upaya penurunan angka stunting. Selama ini, program penurunan angka stunting telah dilakukan secara intensif dan masif. Berbagai steakholder ikut serta menyukseskan program-program penurunan angka stunting.

“Sebab, ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dan instansi lain untuk mewujudkan generasi emas di waktu yang akan dating,” tegas Danang.

Danang menguraikan, ada beberapa hal yang akan menjadi rencana kerja TPPS Sleman dalam rangka terus menurunkan angka stunting. Diantaranya adalah penyelesaian Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, perbaikan pola asuh dan pemberian makanan untuk balita dan anak.

Selain itu, Pemkab Sleman akan terus membuat jejaring kesehatan hingga ke tingkat kapanewon. Juga, memberikan pendampingan terhadap temuan penyakit ringan berulang pada balita melalui bidan, dan jaminan kesehatan bagi keluarga berisiko.

“Kita akan mengoptimalkan Program Pemeriksaan Kesehatan Terpadu,” terang Danang.

Danang berharap, strategi penurunan angka stunting langkah tersebut dapat terlaksana dengan baik karena mendapat dukungan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sleman. Sebab, penurunan stunting menjadi perhatian dan tanggungjawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya harap masalah yang sudah muncul ini menjadi perhatian yang serius bagi pengampu OPD secara lintas sektoral,” jelas Danang.

Untuk mengoptimalkan strategi penurunan stunting, pihaknya menerapkan konsep pentahelix. Maksudnya, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelaraskan kebijakan, penganggaran, dan program dari pusat hingga rumah tangga. Sedangkan akademisi melakukan kajian ilmiah untuk mendorong penyusunan kebijakan/program berbasis bukti.

Sedangkan dunia usaha mengintegrasikan perspektif stunting dalam kegiatan  bisnis, CSR. Beriktunya, organisasi kemasyarakatan mendorong perluasan program terutama ke masyarakat marjinal. Sedangkan media berperan untuk mendorong pengarusutamaan isu stunting serta K.I.E.

“Dengan terintegrasi, terkolaboratif dan masif melalui kegiatan seperti ini dapat mewujudkan new zero stunting (tidak ada kasus stunting baru),” harap Danang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pemkab Sleman, Wildan Solichin menerangkan, bahwa TPPS Sleman selama tahun 2023 ini telah melakukan Monev di 17 Kapanewon tentang pelaksanaan program pengentasan stunting ini

“Sampai September lalu, TPPS Kabupaten Sleman telah melakukan monev ke seluruh TPPS di 17 Kapanewon di Sleman,” terang Wildan.

Menurut Wildan, Kabupaten Sleman akan melakukan berbagai strategi untuk menurunkan angka stunting. Diantaranya adalah pengoptimalan SDM yang ada seperti pendamping lapangan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita.

Selain itu, nantinya akan dilakukan pengoptimalan TPPS Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan yang sudah terbentuk.

“Sehingga nanti akan tercipta new zero stunting (tidak adanya penambahan kasus stunting baru),” terang Wildan. (*)