Jelang Mudik Lebaran 1447, DPR Warning NTB: Tiket Mahal dan Armada Tak Laik Jangan Terulang

MATARAM Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memastikan kesiapan seluruh infrastruktur, moda transportasi serta fasilitas pendukung lainnya menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

"Berdasarkan catatan kita dari hasil evaluasi baik Lebaran sebelumnya serta Natal dan Tahun Baru kemarin di Indonesia, termasuk di NTB masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan, baik dari sisi transportasi udara, laut, dan darat," ujarnya di Mataram, Jumat (27/2/2026).

Ia mengatakan dari sisi transportasi darat terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, utamanya terkait kelaikan kendaraan (bus), infrastruktur jalan, rambu-rambu, SDM (supir bus), serta sarana seperti terminal.

Kemudian dari sisi transportasi laut yang perlu mendapat perhatian itu, adalah kelaikan kapal-kapal penyeberangan baik yang melintasi dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Poto Tano dan Pelabuhan Lembar ke Padangbai.

"Sedangkan dari sisi transportasi udara, yang perlu di atensi pemerintah adalah bagaimana harga tiket ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mengontrol harga tiket agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat, begitu juga dengan transportasi lain," kata Abdul Hadi.

Menurutnya, menghadapi arus mudik tahun ini, dibutuhkan pengelolaan manajemen transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

"Seluruh moda transportasi baik darat, laut, udara, harus dipastikan dalam kondisi siap operasional, aman, dan terkendali," tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok.

Selain itu, kata dia, yang juga menjadi catatan Komisi V DPR untuk mudik tahun ini adalah bagaimana mengurai kemacetan.

"Kalau kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan yang bergerak bersamaan sangat banyak, sehingga perlu penempatan personil guna menjamin kelancaran arus mudik," ujarnya.

Abdul Hadi berharap agar tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan untuk mencegah terjadi kecelakaan.

"Keselamatan harus menjadi nomor satu. Tidak boleh ada bus yang kelebihan kapasitas penumpang. Semua armada harus dipastikan laik jalan dan memenuhi standar keselamatan," katanya. (*)