Jazilul Fawaid: Pilih Pemimpin yang Memiliki Moral Pancasila

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyebutkan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sudah final. Namun, makna Pancasila dalam implementasi dan praktik sehari-hari belum final karena mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. 

Jazilul mencontohkan makna sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada masa Presiden Soekarno dikenal Demokrasi Terpimpin. Kemudian, pada masa Soeharto, pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung. Sedangkan pada masa reformasi, rakyat secara langsung memilih presiden.

“Artinya, implementasi dari makna Pancasila, khususnya makna hikmah kebijaksanaan, makna permusyawaratan, makna perwakilan, berubah-ubah,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023). 

Diskusi kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI ini turut menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, dan Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago. 

Jazilul menambahkan makna Pancasila juga tergantung para pemimpin dan orang-orang yang mengamalkannya. “Makna terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat dinamis, tergantung pemimpinya. Karena itu, pada Pemilu tahun 2024 pilihlah presiden yang Pancasilais,” ujarnya.

Pada Pemilihan Presiden dan Pilkada, lanjut Jazilul, hanya melulu soal elektabilitas. Iman dan takwa tidak pernah menjadi ukuran karena memang tidak bisa diukur. Iman dan takwa hanya sekadar pemanis saja. “Makanya kalau disebut carilah pemimpin yang Pancasilais, semua pasti ketawa. Padahal hal itu sesuatu yang menurut saya penting. Itu (Pancasialis) menjadi dasar bagi seorang pemimpin yang punya moral Pancasila, yang mempunyai integritas Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan menyebutkan Pancasila merupakan ideologi dan falsafah bangsa yang mempersatukan Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia dipayungi oleh Pancasila. “Jika tidak ada Pancasila, mungkin kita sudah menjadi negara federal. Tetapi, negara Pancasila yang berpenduduk 275 juta jiwa ini tetap utuh sebagai sebuah negara,” katanya. 

Lebih lanjut Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, mengatakan masyarakat jangan memperbesar perbedaan, tetapi sebaliknya mengedepankan persamaan. “Perbedaan jangan diperbesar. Perbedaan tetap ada tapi jangan membuat kita terpecah belah. Dan, yang paling penting, kita saling merangkul,” imbuhnya. 

Syarief Hasan juga mengingatkan agar kita jangan membiarkan tumbuhnya benih-benih perpecahan di antara anak bangsa. “Kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada Pancasila, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain, untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih baik,” ujarnya. 

Dalam konteks Pemilu 2024, Syarief Hasan mengatakan Pemilu 2024 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Pemilu adalah sebuah proses mengembalikan hak kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagai tujuan melainkan alat untuk menuju kesejahteraan rakyat. “Pemilu adalah proses demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

“Pemerintah harus memfasilitasi agar Pemilu 2024 berlagnsung dengan jujur dan adil serta lancar dan damai. Berbeda pilihan adalah bagian dari demokrasi. Semuanya agar tidak menyalahi ideologi Pancasila dan kesatuan dan persatuan bangsa,” imbuhnya.

Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menekankan pentingnya nilai Pancasila dalam konteks demokrasi, yaitu demokrasi yang terbuka, demokrasi yang berkeadilan, dan demokrasi yang menghadirkan persaingan atau kontestasi. “Kalau misalnya, ada partai diambil dengan cara menggunakan kekuatan hukum, sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena tidak ada persaingan yang sehat,” katanya.

Pangi juga menekankan sikap kenegarawanan dari para pemimpin. Dalam konteks Pemilu 2024, negarawan harus memastikan trust yang kuat. “Pemiu hari ini ada distrust, saling curiga, ada intervensi, cawe-cawe. Ini juga mengganggu nilai-nilai Pancasila. Padahal yang penting dalam konteks Pemilu adalah legitimasi kepercayaan,” katanya. (*)