Jateng Perkuat Irigasi dan Sumber Air untuk Pertahankan Surplus Pangan

BOYOLALI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna menjaga posisi daerah tersebut sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memetakan wilayah rawan kekeringan serta memperkuat dukungan infrastruktur pertanian.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sektor pangan menjadi prioritas yang harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dan dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” ujar Luthfi saat Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan di tengah potensi tantangan musim kemarau yang mulai dihadapi sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta segera memetakan wilayah rawan kekeringan, ketersediaan sumber air, kebutuhan jaringan irigasi, hingga infrastruktur pendukung pertanian lainnya.

Luthfi mengungkapkan, Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan TNI untuk mendukung program pipanisasi, sumurisasi, serta pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi pembangunan embung dan jaringan irigasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” katanya.

Dalam skema mitigasi yang disiapkan, TNI akan difokuskan membantu penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan jaringan pipa. Sementara Polri diarahkan mendukung distribusi air bersih menggunakan armada yang dimiliki.

Selain persoalan kekeringan, Luthfi juga mengingatkan petani agar tidak menggunakan metode berbahaya seperti aliran listrik untuk mengendalikan hama tikus. Menurutnya, keselamatan petani harus tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga produktivitas pertanian.

Sementara terkait gangguan kera yang merusak tanaman pertanian, khususnya di sejumlah kawasan lereng gunung, Luthfi menegaskan penanganannya harus dilakukan sesuai aturan konservasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah di Solo Raya turut menyampaikan dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan Pemprov Jateng.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan, kondisi ketahanan pangan di wilayahnya masih relatif aman karena produksi beras masih surplus dibanding kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ia berharap pemerintah memberikan insentif khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai sentra produksi pangan.

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” ujar Sigit.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menilai penguatan ketahanan pangan perlu didukung pembangunan embung serta peningkatan jaringan irigasi. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan pertanian.

Setyo menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun lima tahun. Pada tahun pertama telah dibangun sekitar 293 sumur, sedangkan tahun berikutnya ditargetkan bertambah sekitar 253 sumur.

Usulan peningkatan infrastruktur irigasi juga disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai salah satu sentra pertanian dan penghasil sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, Boyolali membutuhkan dukungan perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Menurut Agus, masih terdapat lahan pertanian yang hanya mampu menghasilkan panen satu hingga dua kali dalam setahun akibat keterbatasan pasokan air. Dengan perbaikan irigasi, frekuensi dan hasil panen diharapkan dapat meningkat.

Selain itu, Boyolali juga menghadapi persoalan gangguan kera yang kerap turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran milik petani.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto melaporkan kondisi ketahanan pangan di wilayahnya juga berada dalam kondisi aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah mencapai 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Eko menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino skala kecil melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Pertanian. (*)