Jadi Pertaruhan Akhir Pemerintahan Jokowi, Intan Fauzi Dorong K/L Eksekusi Program Tepat Sasaran

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi VI ke depan untuk mengeksekusi dengan tepat keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 beserta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (16/8/2023). 

"Kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 merupakan APBN terakhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, karena itu kami dari Komisi VI DPR mendorong dan akan mengawal sekaligus mengawasi K/L agar mengakselerasi setiap program kerja dengan tepat," tegas Intan Fauzi, Kamis (17/8/2023). 

Intan Fauzi menyatakan, RAPBN 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian sekaligus menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan serta kesejahteraan secara optimal. Sehingga pada gilirannya akan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan dan melindungi daya beli masyarakat.

Ia menyoroti rencana nyata Pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Utamanya upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD. 

"Iklim investasi ini sangat penting dijaga, karena bagaimanapun keberlanjutan dunia usaha juga sangat bergantung disitu," ucap Intan Fraksi PAN Dapil Kota Bekasi dan Depok ini. 

Intan Fauzi Fraksi PAN Dapil Jabar VI ini mengatakan postur APBN 2024 harus tetap sehat, mendukung pernyataan Presiden Jokowi bahwa kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan.

Peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja; pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

UMKM dan Ultra Mikro.

Mitra kerja Komisi VI DPR RI adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Standarisasi Nasional (BN).

Juga mitra lainnya yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).