Integrasi Rumah Layak dan IPAL: Menko AHY Resmikan Penataan Kawasan DAK TPKT Gresik

SURABAYA - Komitmen pemerintah dalam mengikis kawasan kumuh di tanah air kembali diwujudkan melalui skema intervensi terpadu lintas sektor. Hal tersebut ditandai dengan peresmian kawasan permukiman Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (TPKT) Tahun Anggaran 2025 di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, pada Sabtu (1/8/2026).  

​Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hadir langsung di lokasi untuk memimpin seremoni penyerahan kunci hunian layak secara simbolis. Penataan ini menyasar kawasan pesisir seluas 7,11 hektare yang selama ini dihuni oleh 1.152 jiwa atau sebanyak 2.288 Kepala Keluarga (KK).  

​Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Menko AHY menegaskan bahwa penataan permukiman tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Langkah terintegrasi yang melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga dunia usaha menjadi kunci keberhasilan transformasi wilayah.  

​"Harus semakin maju, bukan hanya harus semakin sejahtera, tapi harus semakin asri. Ini dimulai dari rumah-rumah kita, dari keluarga kita, di semua wilayah tanah air," ujar Menko AHY di hadapan jajaran pejabat dan ratusan warga setempat.  

​Model Pembiayaan Hybrid: Kombinasi DAK dan CSR

​Pembangunan dan revitalisasi 166 unit rumah di Campurejo menjadi contoh konkrit implementasi pendanaan hybrid antara APBN, APBD, dan kontribusi swasta. Dari total unit yang ditangani, sebanyak 145 unit dibiayai melalui skema DAK TPKT—terdiri dari 102 unit pembangunan rumah baru dan 43 unit penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).  

​Sementara itu, 21 unit rumah baru sisanya direalisasikan lewat dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari mitra pembangunan, salah satunya Habitat for Humanity. Model kolaborasi ini dinilai efektif mengakselerasi penataan kawasan kumuh tanpa sepenuhnya membebani satu sumber anggaran semata.  

​"Sejatinya kegiatan ini adalah wujud nyata negara dan pemerintah hadir. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita semua untuk masyarakat yang kita cintai. Kerja sama ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terkait kepastian tata ruang dan legalitas lahan," jelas AHY.  

​Infrastruktur Komprehensif: Dari Air Bersih Hingga TPS 3R

​Tak hanya menitikberatkan pada fisik hunian, proyek DAK TPKT di Desa Campurejo ini dibangun dengan standar tata ruang yang menunjang kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan fisik mencakup jalan lingkungan berpaving, sistem drainase terpadu, hingga penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik.  

​Untuk pemenuhan kebutuhan dasar harian, jaringan pipa air bersih rumah tangga telah terpasang dan berfungsi optimal. AHY bahkan sempat menguji langsung kran air di salah satu rumah warga untuk memastikan pasokan air bersih mengalir lancar. Penataan lingkungan ini juga dilengkapi dengan Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) demi menjamin keberlanjutan kebersihan kawasan pesisir.  

​"Foto before dan after-nya tidak bisa bohong, beda sekali. Bukan hanya rumah yang dibangun atau diperbaiki, tapi fasilitas pendukungnya lengkap. Tempatnya disusun dengan kompak dan desain yang nyaman," ungkap AHY mengapresiasi kebersihan dan kerapian kawasan yang baru diresmikan.  

​Komitmen Regional dan Keberlanjutan Program

​Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi salah satu wilayah percontohan krusial pelaksanaan DAK TPKT 2025. Selain Kabupaten Gresik, program percontohan serupa bergulir di empat daerah lain, yakni Kabupaten Lumajang, Madiun, Mojokerto, dan Pasuruan, serta mendapat dukungan pendampingan dari anggaran Pemprov Jatim.  

​Menko AHY berharap keberhasilan penataan di Campurejo dapat direplikasi di berbagai titik pesisir Indonesia lainnya. Langkah penataan kawasan ini diharapkan tidak sekadar memberikan kenyamanan tempat tinggal, melainkan mampu menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya beli warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan pelaku UMKM kecil.  

​"Setelah kita tinggal dan mendapatkan hunian yang lebih layak, mohon dijaga dengan baik kebersihannya, ketertibannya, dan keindahannya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh penataan kawasan kumuh lainnya dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat," pungkas Menko AHY menutup peresmian.