Industrialisasi Marak di Gresik Utara, MUI dan Tokoh Masyarakat Ingatkan Tantangan Sosial

Masifnya industrialisasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir dinilai membawa tantangan bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Realitas tersebut mengemuka dalam Diskusi Kopi Gresik Episode 3 bertajuk "Red Zone Gresik: Industrialisasi Menggeser Kota Santri" di D’jiwana Caffe, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Ketua Bidang Dakwah MUI Gresik, Nur Faqih, menyampaikan bahwa kawasan Gresik utara selama ini dikenal memiliki nilai religiusitas yang tinggi. Namun, masuknya industri membawa konsekuensi sosial yang perlu diantisipasi.

“Setiap adanya industrialisasi, harus diantisipasi sejak dini,” kata Nur Faqih, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, tantangan terbesar pertumbuhan industrialisasi bukan sekadar berdirinya bangunan pabrik, melainkan perubahan sosial yang mengiringi hadirnya investasi.

“Ketika wilayah utara mulai dipadati pendatang, akan muncul budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.

Nur Faqih mendorong masyarakat untuk menyiapkan diri menghadapi era multikultural. Salah satunya dengan memperkuat nilai Islam rahmatan lil alamin, toleransi, serta kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas religius daerah.

“Selain itu, penggunaan gawai, media sosial, dan kecerdasan buatan yang masif berpotensi menurunkan kepekaan sosial jika tidak diimbangi dengan budaya literasi dan kemampuan berpikir kritis,” terangnya.

Respons Pesantren dan Penguatan Pengawasan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Kecamatan Dukun, Agus Ahmad Musfis Salam (Gus Salam), menyebut banyak pesantren mulai membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan sebagai bentuk respons terhadap perubahan zaman.

Langkah tersebut dinilai penting agar santri memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

“Banyak yang membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan agar para santri memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,” ujar Gus Salam.

Ia mengingatkan bahwa industrialisasi memicu persoalan sosial baru, mulai dari perubahan pola pendidikan, berkurangnya pengawasan orang tua akibat jam kerja, hingga tantangan moral.

“Karena itu, pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi benteng moral dan pusat pembinaan karakter generasi muda,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

“Yang paling mengetahui kondisi wilayah adalah masyarakat sendiri. Karena itu, peran RT, RW, kepala dusun, kepala desa, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban lingkungan,” ujar Sinaga.

Menurut Sinaga, penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat menjadi kebutuhan mendesak di tengah pertumbuhan kawasan industri.

“Kami mendorong kembali pengaktifan Siskamling sebagai bentuk deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” pungkasnya. (*)