Indonesia Darurat TBC, Komisi E DPRD Jatim Desak Penanganan Lintas Sektoral
Kasus TBC di Indonesia tembus 1 juta. Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Benjamin Kristianto desak kolaborasi lintas sektor dan penguatan skrining aktif untuk eliminasi TBC.
SURABAYA - Sektor kesehatan nasional berada dalam kondisi waspada. Data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan angka kasus Tuberkulosis (TBC) di Indonesia telah menembus angka 1 juta kasus.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Benjamin Kristianto, menilai lonjakan angka tersebut merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, situasi ini merupakan ancaman nyata bagi produktivitas bangsa jika tidak segera ditangani secara sistematis.
“Ini bukan angka kecil. Satu juta kasus TBC menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi ancaman nyata yang harus ditangani secara serius dan terstruktur,” tegas Benjamin dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Dokter yang juga politisi ini menganalisis bahwa tingginya kasus merupakan akumulasi dari sejumlah faktor klasik, mulai dari kepadatan penduduk, kondisi sanitasi yang tidak merata, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terkait deteksi dini.
Benjamin menekankan bahwa pola penanganan TBC tidak bisa lagi bersifat sektoral. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga keterlibatan aktif masyarakat di tingkat akar rumput.
“Penanganan TBC tidak cukup hanya di sektor kesehatan. Harus ada kolaborasi dengan sektor lain, termasuk perbaikan lingkungan, edukasi masyarakat, dan penguatan layanan kesehatan di tingkat bawah,” imbuhnya.
Sebagai legislator dari provinsi dengan populasi besar, Benjamin memberikan catatan khusus bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia mengingatkan potensi penyebaran TBC di Jatim sangat tinggi sehingga memerlukan langkah konkret di lapangan.
Ia mendorong penguatan program skrining aktif, terutama di wilayah dengan risiko penularan tinggi. Selain itu, Benjamin menyoroti masalah kepatuhan konsumsi obat yang kerap menjadi titik lemah dalam penanganan pasien.
“Jangan sampai pasien putus obat. Itu sangat berbahaya karena bisa memicu resistensi obat atau kekebalan kuman. Maka dari itu, pendampingan dan pengawasan harus diperkuat,” tandasnya.
Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mempercepat upaya eliminasi TBC sesuai target nasional. "Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai TBC terus menjadi beban kesehatan yang berkepanjangan di Indonesia," pungkasnya. (*)
Apa Reaksi Anda?