Imam Nawawi Sebut Demo Layanan BPN Percepat Mutasinya dari Sleman

SLEMAN - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman resmi tidak dijabat oleh Imam Nawawi. Ia mengakui aksi demonstrasi yang menyoroti lambatnya layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sleman turut memengaruhi percepatan mutasinya ke jabatan fungsional di pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Imam saat berpamitan dengan jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, perpindahan tugas itu sejalan dengan pengajuan jabatan fungsional (JF) yang telah dia ajukan sejak Februari lalu.

“Saya meyakini ini yang terbaik. Alhamdulillah, mungkin peristiwa kemarin menjadi percepatan jabatan fungsional saya,” kata Imam.

Dipanggil Menteri Usai Aksi Demonstrasi

Imam menjelaskan, usai aksi demonstrasi yang dilakukan paguyuban staf notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pekerja lepas pada Rabu (10/6/2026), dirinya langsung berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Dalam pertemuan tersebut, Imam diminta menjelaskan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sleman sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat terkait layanan pertanahan.

Ia mengakui aksi demonstrasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam percepatan mutasinya ke jabatan fungsional.

“Ya, ada pengaruhnya. Pak Menteri menyampaikan agar jabatan fungsional saya dipercepat. Saat itu saya bersama Pak Kakanwil dan didampingi Pak Sekjen,” ujarnya.

Selain itu, Menteri ATR/BPN juga memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Soroti Capaian dan Tantangan BPN Sleman

Dalam kesempatan tersebut, Imam juga memaparkan sejumlah capaian selama memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Salah satunya adalah penataan arsip pertanahan yang dinilai sangat penting sebagai dokumen pembuktian hukum di kemudian hari.

Karena keterbatasan ruang penyimpanan, BPN Sleman bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lokasi arsip baru di kawasan belakang Dinas Pertanian.

Selain itu, Imam mengklaim pihaknya telah menyelesaikan berbagai tunggakan layanan pertanahan yang berlangsung dalam periode 2015 hingga 2025.

Menurutnya, beban kerja di BPN Sleman tergolong tinggi karena sekitar 40 persen volume layanan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di wilayah tersebut. Kondisi itu membuat pegawai kerap bekerja hingga larut malam bahkan pada akhir pekan.

“Masukan dari Pak Menteri adalah perbaikan layanan karena memang itu yang harus terus dilakukan,” katanya.

Usai meninggalkan jabatannya di Sleman, Imam akan bertugas sebagai pejabat fungsional tingkat madya di Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Jakarta. Ia mengaku pernah menempati jalur jabatan fungsional sebelum beralih ke jabatan struktural dan kini kembali ke posisi tersebut.

Menurut Imam, penugasan baru itu juga memberikan tambahan masa usia pensiun karena dirinya dijadwalkan memasuki masa pensiun pada tahun depan.

“Keputusan jabatan fungsional merupakan kewenangan pusat. Saya sendiri sebenarnya pensiun tahun depan,” paparnya. (*)