Sedimentasi Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman Tidak Terkendali, Warga Kuatir Jebol

BANJARNEGARA - Sedimentasi Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman (PLTA Mrica) dikabarkan semakin kritis. Hal ini bisa mengancam usia suplai listrik yang dirancang 50 tahun. ‎Bendungan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1989 silam, saat ini hampir 90 persen daerah tangkapan air terisi lumpur. 

‎Bahkan laju sedimentasi ektrem mencapai lebih kurang 5 juta meter kubik per tahun. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran stakeholder dan masyarakat terhadap keberlangsungan PLTA dan pasokan listrik Jawa Bali serta ancaman jebol bendungan terpanjang di Asia Tenggara ini.

‎Warga tida bisa membayangkan, bagaimana nasib warga di hilir Sungai Serayu mulai daerah Banjarnegara Selatan - Purbalingga - Banyumas hingga Cilacap seandainya bendungan ini jebol.

‎Radius satu kilometer dari bibir sungai diperkirakan akan terdampak langsung oleh air bah dan material lumpur. Ada dua sungai besar penyebab sedimentasi utama Waduk Mrica yakni DAS Serayu Hulu dan DAS Merawu.

Ibrahim, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarnegara. (FOTO: Muchlas Hamidi/ TIMES Indonesia)

‎Perlu diketahui, Waduk Mrica konon didesain menampung sedimentasi sebanyak 2.500 meter kubik/tahun. Namun yang terjadi, mencapai 5 juta meter kubik/tahun.  

‎Perkiraan, kondisi saat ini, dari luasan 6,5 Km2, 85 - 90 persen area genangan telah dipenuhi lumpur. Dampaknya, ketersediaan air hanya tersisa sekitar 10 - 12,5 persen. ‎Sementara upaya yang dilakukan oleh stakeholder untuk mengatasi sedimentasi Waduk Mrica diantaranya konservasi hulu dengan penanaman kopi dan aren.

‎Pengerukan/flushing untuk membuang lumpur yang dilakukan berkala. Pemanfaatan lumpur diolah menjadi batu bata dan pupuk organik dan pembangunan Sabo Dam untuk mengerem laju sedimentasi yang masuk ke waduk.

‎Penyebab Sedimentasi Waduk Mrica

‎Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum TIMES Indonesia menyebutkan, salah satu penyebab utama sedimentasi Waduk Mrica adalah alih fungsi lahan hutan (Perhutani) menjadi lahan pertanian hortikultura di hulu DAS Serayu.

‎Hal ini setidaknya diakui Ibrahim, tokoh masyarakat asal Batur yang juga sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Banjarnegara. Ia mengajak sekaligus menyarankan semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk bekerja sama menyetop kegiatan pembalakan hutan.

‎Disamping itu ia mengajak para petani di daerah utara Banjarnegara untuk merubah pola tanam dengan sistim sabuk bumi atau terasering. 

‎Ini penting dilakukan untuk menahan erosi, apalagi curah hujan di daerah atas sangat tinggi. "Dengan pola ini, dipastikan dapat mengurangi erosi," jelas Ibrahim, Rabu (6/5/2026).

‎Terpisah, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Banjarnegara, Junaedi, mengutarakan kondisi Bendungan Mrica memasuki tahap kritis sehingga harus dilakukan pengerukan secara masif.

‎"Volume air yang tersisa menjadi sangat terbatas, sementara tekanan dari material sedimen terus membebani struktur tanggul sehingga ini menjadi kekhawatiran pemerintah daerah dan masyarakat Banjarnegara," ujarnya. 

‎Ditambahkan, berdasarkan studi tahun 2011, sisa umur bendungan diperkirakan hanya tersisa 12 tahun akibat akumulasi lumpur dari lima sungai besar, terutama Sungai Serayu dan Sungai Merawu.

‎Sementara salah satu tokoh masyarakat Banjarnegara, Hayatul Makki, atau akrab disapa Gus Hayat, menyampaikan kekhawatiran pemerintah dan warga tentu beralasan. Apalagi ancaman tersebut sudah masuk kategori sebagai darurat kemanusiaan. 

‎"Sedimentasi sudah begitu luas, bahkan permukaannya terlihat sangat padat. Kita tidak boleh mengabaikan kenyataan di lapangan. Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama," tegas Gus Hayat.

‎Disisi lain Pemkab Banjarnegara telah melakukan langkah proaktif dengan dengan mengajukan proposal penanganan darurat kepada pemerintah pusat.

‎Skema yang diusulkan adalah penggunaan metode mud section pump atau penyedotan lumpur menggunakan pipa raksasa menuju dumping area seluas 154 hektar yang telah disiapkan di wilayah selatan.

‎Metode ini dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan pengerukan konvensional yang berisiko memacetkan jalan nasional dengan mobilitas ratusan truk setiap harinya.  

‎Namun, proyek skala besar ini memerlukan dukungan anggaran pusat serta sinergi lintas daerah antar bupati di wilayah terdampak.

‎Terpisah Pj Sekda Banjarnegara Drs Tursiman S.Sos saat ditanya TIMES Indonesia menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan informasi permasalahan sensitif Waduk Mrica ke pemerintah pusat dan meminta masalah sedimentasi bisa segera ditangani.

‎"Untuk antisipasi, kita dari awal sudah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai kegiatan seperti reboisasi dan pemeliharaan lingkungan di hulu DAS Serayu. Tapi karena erosi yang terjadi memang sangat besar, sehingga perlu penanganan dan perhatian serius dari hilir dari tingkat kabupaten hingga pusat," ujar Tursiman.

‎Pj sekda juga mengakui, adanya kekhawatiran warga dan sejumlah tokoh masyarakat atas kondisi Bendungan Mrica saat ini. "Pemkab sediri kuatir jika masalah sedimentasi ini tidak segera ditangani. Mudah-mudahan tidak terjadi apa - apa," imbuh Drs Tursiman, Pj Sekda Banjarnegara. (*)